Terlambatnya pembayaran penghasilan tetap (siltap) memantik kegalauan seluruh Peratin dan perangkat Pekon di Pesisir Barat. Tidaklah mengherankan jika perangkat Pekon yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Pesisir Barat mengambil langkah.
Langkah itu yakni akan menggelar aksi damai didepan perkantoran Pemkab Pesisir Barat, yang konon katanya akan dilakukan pada Senin (10/4/2023). Lalu, salahkah bila aksi damai dilakukan.
Sepertinya tidak ada yang salah, asal prosedurnya telah dipenuhi, misal izin keramaian kepada pihak keamanan telah dikantongi, dan selama menggelar aksi tidak anarkis.
Jika memang aksi damai digelar, itu wajar-wajar saja, sebab, mereka ingin mengetahui kejelasan pembayaran siltap. Dan menyampaikan kebebasan pendapat itu ada dalam UUD, selama tidak melakukan perbuatan anarkis, aksi damai boleh- boleh saja.
Pelajaran yang dapat kita petik dari aksi damai adalah, kedepan diharapkan apa yang menjadi kewajiban pemerintah daerah “kudu” ditunaikan. Jangan ditunda-tunda, apalagi ini menyangkut hajat hidup orang banyak.
Kiranya pula, aksi damai yang dilakukan murni aksi memperjuangkan hak para perangkat pekon, tidak ada yang menunggangi. Kita semua harus menghormati Pesisir Barat yang berjuluk Negerinya Para Sai Batin dan Para Ulama. (*)
Jurnalis tinggal di Pesisir Barat.
