KIPRAH.CO.ID– Jumlah nominal anggaran kerjasama kemitraan Pemerintah Kota Metro dengan media massa pada APBD murni 2019, tidak mampu mencukupi kebutuhan sampai akhir tahun. Karenanya, dianggap perlu dilakukan penambahan dalam APBD perubahan tahun berjalan.
Diketahui, dalam APBD murni 2019 pos anggaran untuk langganan surat kabar dan majalah melalui kegiatan kemitraan dengan media cetak dan elektronik, tertuang dalam nomor DPA 2.10.0a1.18.14 sebesar Rp 1.060.080.000,.
Diklaim hanya mampu mencukupi untuk pembayaran selama 8 (delapan) bulan. Sedangkan selama setahun (12 bulan), kebutuhan anggaran ditaksir memerlukan sebesar Rp 1.679.420.000,-. Sehingga terdapat kekurangan anggaran sebesar Rp 619.340.000,-
Sementara anggaran untuk publikasi khusus dan advetorial di media massa (media cetak, televisi dan media online) melalui kegiatan penyebar luasan informasi Pemerintahan Daerah Kota Metro No DPA 2.10.01.18.02, Sebesar Rp 583.896.400,- juga dianggap belum mencukupi untuk satu tahun anggaran penuh.
Kebutuhan anggaran selama satu tahun, diyakini memerlukan Rp 2.155.296.400,- sehingga terdapat kekurangan anggaran sebesar Rp 1.571.400.000. Hal itu, sesuai dengan laporan kebutuhan penambahan anggaran kegiatan kemitraan dengan media massa pada APBD Perubahan T.A.2019 dari Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo).
Saat di konfirmasi Kepala BPKAD Kota Metro, Supriyadi mengungkap total anggaran keseluruhan untuk media elektronik dan cetak Rp 1.060.080.000, dan untuk media online Rp 503.000.000.
Defisit anggaran kerjasama kemitraan khususnya media online itu, diklaim karena semakin bertambahnya jumlah yang saat ini mencapai 93 media. Sayang, saat dimintai data riil terkait hal itu, Diskominfo enggan membuka ke publik.
Sementara Kepala Bappeda Kota Metro, Bangkit menaksir selama ini wartawan media yang tampak aktif melakukan peliputan. “Kalau sampai membengkak mencapai 93 media, kami ingin melihat media dan wartawannya ada enggak di Kota Metro,” tuturnya. (Nia)
