KIPRAH.CO.ID– Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan (PP) dan Perlindungan Anak (PA) Provinsi Lampung, Bayana tengah mempersiapkan sejumlah terobosan untuk memperkuat eksistensi Dinas PP & PA Kabupaten/Kota.
Hal itu diungkapkan Bayana dalam rapat bersama Dinas PP dan PA Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung di Ruang Rapat Dinas PP & PA Provinsi Lampung, Bandarlampung, Senin (14/1/2019).
“Kami akan terus mensupport berbagai upaya peningkatan pelayanan terhadap Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Saya juga akan beraudiensi dengan Kepala Daerah di Kabupaten/Kota dalam rangka memberikan dukungan terhadap program kerja dan pelayanan terhadap urusan pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak,” jelas Bayana.
Tokoh perempuan inspiratif tahun 2017 ini juga menjelaskan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan hal yang sangat penting, karena ini urusannya terkait masa depan bangsa.
“Kami akan prioritaskan urusan perempuan dan anak karena ini adalah urusan masa depan bangsa. Untuk itu, kami akan terus mensupport berbagai kegiatan di Kabupaten/kota terkait hal ini,” tuturnya.
Bayana meminta koordinasi dan sinergi PP & PA Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/kota terus ditingkatkan, serta merangkul berbagai lembaga masyarakat, sehingga keberadaan instansi PP & PA benar-benar dapat dirasakan masyarakat.
“Kita harus eksis dan saling support dengan melaksanakan berbagai kegiatan dan forum yang mendukung urusan perempuan dan anak. Sehingga ketika suatu permasalahan muncul, kita sudah mengantisipasi sejak dini terkait masalah yang ada,” ujarnya.
Terkait rencana audiensi dengan Kepala Daerah di kabupaten/kota, Bayana meminta kesiapan dinas kabupaten/kota. “Dinas PP & PA Kabupaten/kota harus menyiapkan data terkait apa saja yang perlu diberikan dukungan oleh kepala daerah,” ujarnya.
Untuk memperkuat sejumlah program, Bayana juga akan berkomunikasi intensif dengan pemerintah pusat dalam mendukung dan memberikan perhatian terhadap urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. “Saya juga akan lebih intensif bersinergi dengan pemerintah pusat terkait hal ini,” jelasnya. (*)
