Munculnya kisruh uang jasa sejumlah dokter bedah di Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek (RSUDAM) Provinsi Lampung menuai kontroversi. Alih-alih merespon cepat, Gubernur Arinal Djunaidi justru melontarkan pernyataan yang terkesan memantik kegaduhan.
Gubernur Arinal seakan menganggap kisruh itu hanya perkara kecil di ruang lingkup internal. Ia pun dengan entengnya mengklaim telah menyelesaikannya. Tak ada paparan yang tegas kapan evaluasi kinerja dilakukan dan apa parameternya sehingga layak disebut beres.
Kasuistis ini kembali mengisyaratkan publik tentang bagaimana realita manajemen RSUDAM, mengesampingkan prinsip-prinsip tatakelola yang baik dalam mengurusi kesejahteraan SDM (Sumberdaya Manusia).
Konflik internal memang bukan hal tabu, tapi dalih macetnya uang jasa dokter karena belum adanya pembayaran dari BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial), sepertinya terlalu dangkal dan cenderung lari dari persoalan.
Pemerintah sebaiknya segera menyelesaikan kisruh uang jasa dokter di RSUDAM. Tata kelola keuangan dan manajemen SDM sepertinya perlu diperbaiki dengan cepat. Jangan sampai dampak konflik internal mengancam nyawa pasien.
Gubernur Arinal juga harus menegur keras para pejabat di lingkungan RSUDAM, sebab adanya kisruh tersebut bisa menggerus reputasinya terutama di bidang program kesehatan. Terlebih kegaduhan ini terjadi pada tahun pertama era kepemimpinannya.
Selanjutnya, pembenahan SDM di RSUDAM mesti menjadi prioritas Gubernur Arinal. Pilihlah figur yang kompeten, profesional, dan bersih. Sosok itu juga harus sanggup mewujudkan tata kelola yang baik serta mencegah kepentingan elit tertentu. (*)
