Lampung Fest 2025 digadang-gadang sebagai ikon baru kebanggaan daerah, program unggulan Gubernur yang menjanjikan geliat ekonomi kreatif, pariwisata, dan kebangkitan UMKM.
Namun di balik gemerlap panggung dan baliho promosi, ada kenyataan yang mencubit nurani birokrasi: baru sembilan OPD yang menyatakan siap berpartisipasi.
Dari empat puluh enam dinas dan badan di lingkungan Pemprov, hanya segelintir yang tampak hadir.
Selebihnya, diam — entah karena sibuk, ragu, atau sekadar menunggu perintah. Padahal, bagaimana mungkin festival sebesar ini bisa hidup jika rumah tangga pemerintah sendiri enggan keluar kamar?
Minimnya partisipasi OPD bukan sekadar masalah teknis koordinasi. Ia mencerminkan penyakit laten birokrasi kita: rendahnya rasa kepemilikan terhadap program strategis daerah.
Gubernur bisa punya visi, tapi tanpa gerak kompak di tingkat pelaksana, semua hanya berhenti di spanduk dan pidato pembuka.
Lampung Fest seharusnya menjadi panggung sinergi, bukan ruang kosong yang dipenuhi alibi. Jika OPD saja tak mau tampil, bagaimana publik mau percaya bahwa festival ini lebih dari sekadar pesta tahunan yang membakar anggaran?
Sebuah program unggulan harus dihidupi oleh semangat kolektif, bukan sekadar daftar hadir. Karena pembangunan tak lahir dari seremoni, tapi dari kesungguhan.
Dan di panggung besar Lampung Fest kali ini, sepertinya sorot lampu masih mencari siapa pemain utamanya. (***)
