KIPRAH.CO.ID, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan komitmen kuat Presiden Republik Indonesia dalam menangani persoalan Taman Nasional, khususnya konflik satwa liar dan manusia yang selama ini terjadi di kawasan Taman Nasional Way Kambas (TNWK).
Menurutnya, perhatian Presiden terhadap isu lingkungan dan pelestarian hutan diwujudkan melalui kepemimpinan langsung dan kebijakan yang bersifat struktural serta berjangka panjang.
Gubernur menyampaikan bahwa Presiden memahami secara mendalam dampak sosial, ekonomi, dan psikologis yang dialami masyarakat di wilayah penyangga TNWK akibat konflik gajah yang berulang setiap tahun. Konflik tersebut tidak hanya menyebabkan kerusakan lahan pertanian, tetapi juga mengancam keselamatan dan rasa aman warga.
“Sebagai bentuk tanggung jawab negara, Presiden telah menunjukkan komitmen untuk mengalokasikan sumber daya nasional guna mendukung pembangunan pembatas permanen di kawasan Taman Nasional Way Kambas. Ini bukan solusi sementara, tetapi solusi jangka panjang yang dirancang berkelanjutan,” ujar Rahmat Mirzani Djausal.
Ia menjelaskan, pembatas yang direncanakan akan dibangun dengan memperhatikan prinsip-prinsip ekologis, sehingga tetap menjaga keseimbangan ekosistem dan kelestarian habitat satwa liar. Kebijakan ini, kata dia, bertujuan menciptakan perlindungan yang adil dan seimbang antara keselamatan serta mata pencaharian masyarakat dengan upaya konservasi satwa dan kawasan hutan.
“Pembangunan pembatas permanen ini menjadi bukti nyata kehadiran negara dalam menyelesaikan konflik satwa secara sistematis, terencana, dan bertanggung jawab, sekaligus mengakhiri pola penanganan yang selama ini bersifat reaktif,” tambahnya.
Sejalan dengan komitmen tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung juga mengintensifkan upaya mitigasi konflik antara manusia dan Gajah Sumatera di sekitar TNWK. Dalam satu tahun terakhir, Pemprov Lampung merencanakan pembangunan tanggul pengaman sepanjang kurang lebih 11 kilometer di Kecamatan Way Jepara, salah satu wilayah dengan tingkat konflik manusia-gajah tertinggi di provinsi tersebut.
Gubernur Lampung telah mengajukan dukungan anggaran kepada pemerintah pusat sebagai bentuk keseriusan daerah dalam menghadirkan solusi struktural dan berjangka panjang. Proposal pembangunan tanggul pengaman dengan nilai sekitar Rp105 miliar telah disampaikan kepada Menteri Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dan terus diupayakan agar dapat direalisasikan pada tahun berjalan.
“Tanggul pengaman ini dirancang sebagai barier fisik untuk membatasi pergerakan gajah liar agar tidak keluar dari zona konservasi, sekaligus melindungi habitat satwa dan memberikan rasa aman bagi masyarakat desa penyangga TNWK,” jelasnya.
Ia menambahkan, mitigasi konflik dilakukan secara adaptif dengan mempertimbangkan tipologi konflik di setiap wilayah. Desain penanganan akan menggunakan kombinasi solusi yang presisi, mulai dari pembangunan tanggul pengaman, pemasangan pagar kejut listrik, hingga pagar kawat sesuai kebutuhan lapangan.
Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor serta dukungan seluruh pemangku kepentingan untuk mempercepat realisasi program ini. Dengan keterbatasan anggaran dan kebutuhan pembiayaan jangka panjang, kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, pengelola taman nasional, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan.
Komitmen Presiden dan langkah konkret pemerintah daerah diharapkan mampu menghadirkan perubahan signifikan dalam pengelolaan konflik satwa di Lampung, sekaligus menjadikan Taman Nasional Way Kambas sebagai contoh nasional dalam penerapan solusi konservasi yang berkelanjutan dan berpihak pada masyarakat. (*)
