KIPRAH.CO.ID– Bupati Kabupaten Pesisir Barat, Agus Istiqlal berharap atensi pemerintah pusat untuk memberi kewenangan secara proposional kepada pemerintah daerah yang berbasis kepuluan dan pesisir, dalam mengelola wilayah laut yang selama ini diserahkan kepada pemerintah provinsi.
Selain itu, Agus menilai hilangnya kewenangan kabupaten/kota dalam mengelola sektor kelautan sangat menghambat sistem pengelolaan sumber daya laut di daerah, dimana birokrasi perizinan usaha di sektor kelautan yang begitu panjang yang sangat tidak efektif dan efisien.
“Secara geografis jarak antara masyarakat kepulauan dan pesisir yang akan melakukan usaha sektor kelautan sangat jauh dari ibu kota provinsi. Ini tentu sangat jauh dari nafas reformasi birokrasi,” ungkapnya.
Aspeksindo yang beranggotakan pemerintah daerah berbasis kepulauan dan pesisir, kata dia, menjadi pilar dan motor penggerak pemerintah pusat untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia.
Orang nomor satu di Pesisir Barat itu juga menegaskan, memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya laut guna kesejahteraan masyarakat kepulauan dan pesisir.
Hal itu dikemukakan Agus saat menghadiri pelantikan Pengurus Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir Seluruh Indonesia (Aspeksindo) di Jakarta, Hotel Discovery Ancol, 24 – 25 Februari 2022, dengan tema, ” Kolaborasi Memajukan Indonesia dari Pinggiran”.
Dikesempatan tersebut mantan Kajari Tanggamus itu dipercaya menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Aspeksindo periode 2022-2025. (Gus)
