KIPRAH.CO.ID– Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Aparatur Tiyuh yang digelar Lembaga Kirana Bakti Indonesia (LKBI) di Swiss-Belhotel Kota Bandar Lampung beberapa waktu lalu, diikuti seluruh Aparatur Tiyuh se-Kabupaten Tulang Bawang Barat menggunakan Dana Desa (DD) Tahun 2021, terindikasi adanya kebocoran anggaran.
Hal tersebut setidaknya terlihat dari manfaat yang diperoleh peserta, yakni sertifikat pelatihan. Nyaris dipastikan tak ada manfaat yang dirasakan oleh masyarakat.
Kegiatan tersebut juga terindikasi bersamaan dengan habisnya masa jabatan 69 Kepalo Tiyuh di Tubaba, dan bakal digelar pemilihan serentak pada Oktober 2021 mendatang. Sehingga sertifikat yang dihasilkan dari pelatihan tersebut diduga hanya mubazir.
Ketua Umum Aliansi Wartawan Siger (AWASI), Sandi Candra Pratama, menilai bahwa kegiatan Bimtek tersebut terkesan dipaksakan.
“Ini kan aneh, apa gunanya sertifikat yang dihasilkan dari pelatihan peningkatan Aparatur Tiyuh se-Tubaba, sementara bulan Oktober mendatang akan adanya pemilihan kepala tiyuh serentak. Terus apabila kepala tiyuh yang ikut pelatihan itu tidak terpilih pastinya ilmu yang dihasilkan dari pelatihan itu jelas tidak ada gunanya dan manfaat”, cetus Sandi.
Menurut Sandi, berbagai kejangalan begitu terlihat pada tingkat efektif, efisiensi dan tepat guna kegiatan itu. “Dari 93 kepala tiyuh yang ikut, 69 kepala tiyuh akan mengikuti pemilihan aparatur tiyuh secara serentak, ini pemborosan anggaran namanya, dimana letak efektif, efisiensi, dan tepat guna”, ungkapnya.
Karenanya, Sandi meminta aparat penegak hukum bertindak tegas atas berbagai kejanggalan yang terjadi. “Dari pemberitaan media, merupakan sumber informasi dasar aparat penegak hukum untuk melakukan penelusuran Bimtek tersebut,” tukasnya.
Terpisah beberapa kepalo tiyuh Kecamatan Batu Putih (Tubaba), Sabtu (3/4/2021) mengakui penganggaran kegiatan Bimtek tersebut merupakan perintah, namun hingga saat ini pihak tiyuh belum menerima pengajuan proposal penawaran kerjasama kegiatan.
“Kalau untuk proposal penawaran kerjasama belum ada, itu memang dari kabupaten yang nyuruh menganggarkan dana untuk Bimtek pelatihan peningkatan kapasitas,” ujar sumber itu.
Lebih lanjut, diungkapkan bahwa Bimtek itu masuk dalam APBT yang akan dilaksanakan pada pencairan Dana Desa (DD) tahap kedua mendatang, namun dikarenakan kegiatan tersebut dilaksanakan pada pencairan Dana Desa termin pertama, sejumlah kepala tiyuh akhirnya kelabakan.
“Kalau kepalo tiyuh ini banyak mengalami kesulitan, sebab perubahan- perubahan bikin pusing. Dana turun APBT dirubah, pekerjaan sudah dilaksanakan akhirnya ribet,” terang sumber yang enggan namanya ditulis dalam berita ini. (Tim)
