KIPRAH.CO.ID– Besar pasak daripada tiang–besar pengeluaran dari pemasukan– pepatah ini nampaknya cocok menggambarkan kondisi keuangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Tulangbawang Barat, Provinsi Lampung. Akibatnya, salah-salah terancam bangkrut.
Direktur RSUD Tulangbawang Barat, Dr. Pramono Satrio Wibowo mengakui pada 2021 dan 2022 lalu, kondisi keuangan di topang dana klaim pasien Covid-19 sehingga dapat menggaji dokter dengan penuh. Sementara tahun 2023 sudah tidak ada lagi klaim dana tersebut.
Akibat minimnya pendapatan rumah sakit, berdampak pada pengurangan gaji pokok dokter umum kontrak di 2023. Dari gaji pokok sebelumnya Rp 5 juta, dikurangi menjadi hanya Rp 3,5 juta per bulan.
“Agar pelayanan kesehatan di RSUD tetap bisa berjalan, maka pada tahun 2023 pihak kami mengajukan anggaran kepada pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan. Kami sudah mengajukan anggaran kepada pemerintah daerah, untuk gaji para dokter tahun 2023 sebesar Rp 2,6 miliar, karena dana dari BLUD RSUD sudah tidak mencukupi,” ujar Dr. Pramono kepada wartawan, Rabu (11/01/2023).
Ia menambahkan, anggaran perbulan yang harus dikeluarkan RSUD rata-rata berkisar di Rp 300 juta. “Pengeluaran untuk biaya operasional RSUD termasuk gaji para tenaga kontrak sebanyak 106 orang, baik dokter, perawat, dan tenaga kesehatan maupun pegawai lainnya,” kata dia.
Menurut Dr. Pramono, pendapatan rata-rata BLUD RSUD Tulangbawang Barat berkisar Rp 200 juta per bulan. Sehingga untuk menutupi kekurangannya, masih mengandalkan subsidi APBD. Sehingga gaji dokter umum RSUD ditetapkan sesuai arahan Dinas Kesehatan, disamakan dengan gaji para dokter di Puskesmas.
Pramono tidak menampik, jika RSUD Tubaba dikatakan terancam bangkrut karena jumlah pendapatan tidak sesuai dengan jumlah dana yang dikeluarkan. “Untuk itu, kita mengajukan dana subsidi kepada pemerintah daerah karena keuangan RSUD tidak mencukupi memenuhi seluruh kebutuhan operasional,” tuturnya. (*/Heri)
