Dianggap Mencekoki Rakyat dengan Materi, Massa Tuntut Batalkan Paslon Arinal-Nunik

KIPRAH.CO.ID– Puluhan massa dari Jaringan Rakyat Miskin Kota Lampung (JRML), menggelar aksi unjuk rasa di Kantor KPU dan Bunderan Gajah. Mereka mendesak dan menuntut Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lampung, mendiskualifikasi paslon nomor urut 3, Arinal Djunaidi-Chusnunia Chalim (Nunik), karena dianggap telah melanggar kesepakatan dana kampanye di Pilgub Lampung 2018.

Selain itu, massa yang juga gabungan dari Paguyuban Becak Motor (Pamuditor) Lampung, itu menuntut untuk memanggil dan memeriksa pimpinan PT. SGC (Sugar Group Company), yang diduga membiayai paslon Arinal-Nunik melebihi peraturan KPU.

Selain itu, mereka juga meminta komisioner Bawaslu Lampung untuk mundur dari jabatannya, karena tidak mampu bekerja secara professional, independen, terbuka sesuai dengan tugasnya yang tercantum dalam undang-undang. “Jika ini dibiarkan khususnya di Lampung, maka demokrasi sudah dipastikan akan hilang dan hanya dijadikan pembicaraan, akan tetapi dalam kenyataannya tidak ada kedaulatan rakyat di dalamnya,” tegas Koordinator Aksi, Herri, Kamis (7/6/2018).

Menurut Herri, demokrasi merupakan suatu wujud dari kedaulatan rakyat, karena di sinilah rakyat memiliki peranan wujud dari kedaulatan sangat penting. Pemilu atau pilkada merupakan wujud dari pesta demokrasi, dimana pada saat itu rakyat terlibat langsung dalam kehidupan berdemokrasi. “Akan tetapi banyak oknum merusak demokrasi dengan melanggar aturan-aturan dikarenakan ambisi untuk medapatkan kursi kekuasaan. Salah satu yang merusak paling parah demokrasi adalah mereka melakukan politik uang. Caranya mencekoki uang/materi kepada rakyat agar memilih mereka,” ungkap dia.

Di Pilgub Lampung saat ini, lanjut dia, paslon Arinal-Nunik, yang diduga menggunakan kekuatan Taipan PT SGC (Sugar Group Companies) dengan pimpinan Purwanti Lee dibelakangnya, sudah terlalu banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran. Seperti, pemberian sarung dan jilbab, yang diduga melebihi anggaran dana yang ditetapkan oleh aturan KPU (sumbangan dana swasta Rp750 juta dan perorangan Rp75 juta, peraturan KPU Nomor 5 tahun 2017 tentang Dana Kampanye peserta pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur).

Menurutnya, hal ini tidak dapat dibiarkan dan demokrasi akan rusak bila tidak ada tindakan nyata dari penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu. “Dan ingatlah ada dampak dalam politik uang, pertama APBD berpotensi digunakan untuk kepentingan pemodal, kedua sangat mungkin adalah orang yang terpilih tidak kompetensi kepemimpinan dan keterampilan untuk daerah. Dan yang terakhir, terpilih karena banyak mengeluarkan uang dalam bentuk politik uang berpontensi akan merampas atau mengkorupsi APBD yang dikelolanya,” tegasnya. (*)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.