KIPRAH.CO.ID, BANDARLAMPUNG– Pengakuan seorang mahasiswa pascasarjana Universitas Lampung (Unila) mengenai dugaan pelecehan seksual oleh oknum dosen berinisial RF menjadi perhatian publik setelah beredar di media sosial.
Dalam unggahannya, mahasiswa tersebut mengaku mengalami tindakan tidak pantas saat menemui dosen yang disebut menjabat sebagai Ketua Program Studi (Kaprodi) untuk meminta tanda tangan berkas akademik pada 5 Mei 2026.
Mahasiswa itu mengaku sempat mengalami tindakan fisik yang tidak diinginkan, mulai dari pipi dan telinganya dielus hingga dipeluk dan dicium keningnya.
Ia juga mengungkapkan kekhawatiran terhadap keberlanjutan studinya karena masih harus menyelesaikan sejumlah tahapan akademik di kampus.
Menanggapi informasi yang berkembang tersebut, Calon Rektor Unila periode 2027–2031, Dr. Budiyono, S.H., M.H., mendorong agar dugaan pelecehan seksual itu diusut secara tuntas.
Budiyono menyampaikan keprihatinan mendalam dan meminta agar penanganan perkara dilakukan secara serius, objektif, serta berkeadilan dengan mengutamakan perlindungan mahasiswa dan menjaga integritas kelembagaan universitas.
Menurut Budiyono, persoalan tersebut bukan hanya menyangkut dugaan pelanggaran individual, tetapi juga menjadi ujian bagi sistem perlindungan mahasiswa dan tanggung jawab pimpinan perguruan tinggi dalam menciptakan lingkungan akademik yang aman.
Ia menegaskan, universitas seharusnya menjadi ruang pendidikan yang menjamin keamanan, kehormatan, dan martabat seluruh warga kampus.
Karena itu, hubungan antara dosen dan mahasiswa harus didasarkan pada profesionalitas, etika akademik, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia.
“Menyikapi berkembangnya pemberitaan mengenai dugaan pelecehan seksual yang melibatkan oknum dosen di lingkungan Universitas Lampung, saya menyampaikan keprihatinan mendalam sekaligus mendorong penanganan perkara secara serius, objektif, dan berkeadilan,” kata Budiyono, Senin (9/11/2026).
Ia menyampaikan lima hal yang perlu menjadi perhatian dalam penanganan dugaan kasus tersebut.
Pertama, Budiyono mendukung pengusutan secara menyeluruh dan independen. Setiap laporan harus ditangani melalui mekanisme pemeriksaan yang objektif, profesional, serta bebas dari intervensi kepentingan maupun pengaruh jabatan.
Meski demikian, proses pemeriksaan tetap harus menjunjung asas praduga tak bersalah dan memberikan keadilan bagi seluruh pihak.
Kedua, perlindungan terhadap korban harus menjadi prioritas utama. Universitas diminta menjamin keamanan, kerahasiaan identitas, pendampingan, serta keberlanjutan pendidikan mahasiswa yang melaporkan dugaan pelecehan seksual.
Ia menegaskan, tidak boleh ada intimidasi, diskriminasi, tekanan, maupun hambatan akademik terhadap mahasiswa yang mencari perlindungan dan keadilan.
Ketiga, pimpinan universitas perlu memastikan kepastian dan akuntabilitas penanganan perkara. Setiap tahapan pemeriksaan harus berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
Menurutnya, perkembangan penanganan kasus juga perlu disampaikan secara proporsional dengan tetap menjaga kerahasiaan korban, integritas pemeriksaan, dan hak pihak terlapor.
Keempat, sistem pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus perlu diperkuat.
Keberadaan satuan tugas harus didukung mekanisme kerja yang efektif, independensi, serta dukungan kelembagaan yang memadai.
Upaya pencegahan dan penanganan, lanjutnya, tidak boleh sekadar memenuhi kewajiban administratif, tetapi harus menjadi bagian dari budaya akademik dan tata kelola perguruan tinggi.
Kelima, integritas dan perlindungan warga kampus harus menjadi fondasi kepemimpinan universitas.
Budiyono berpandangan, keberhasilan perguruan tinggi tidak hanya diukur dari capaian akademik, pemeringkatan, maupun pembangunan infrastruktur, tetapi juga dari kemampuan institusi menghadirkan lingkungan pendidikan yang aman, berkeadilan, dan bermartabat.
Sebagai calon Rektor Unila periode 2027–2031, ia menegaskan pentingnya tata kelola universitas yang berintegritas, transparan, responsif terhadap pengaduan, serta menjamin perlindungan yang setara bagi mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan.
Budiyono juga mengajak seluruh sivitas akademika Unila untuk menyikapi persoalan tersebut secara bertanggung jawab, menghormati proses pemeriksaan, dan menghindari tindakan yang dapat merugikan korban maupun mengganggu objektivitas penanganan perkara.
“Nama baik universitas tidak ditentukan oleh kemampuan menutupi persoalan, melainkan oleh keberanian institusi dalam menegakkan kebenaran, memberikan keadilan, dan melakukan pembenahan secara bertanggung jawab,” ujarnya.
Ia berharap penanganan dugaan pelecehan seksual tersebut menjadi momentum untuk memperkuat integritas kelembagaan dan membangun sistem perlindungan yang lebih efektif di lingkungan Unila.
Dengan demikian, Unila diharapkan semakin dipercaya sebagai institusi pendidikan tinggi yang menjunjung nilai kemanusiaan, keadilan, dan kehormatan akademik. (*)
