KIPRAH.CO.ID– Dugaan adanya upeti atau uang pelicin, dalam realisasi Dana Desa (DD) dan Anggaran Dana Desa (ADD) di Kabupaten Pesisir Barat semakin menguat. Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) di masing-masing kecamatan, disinyalir juga turut berperan memuluskan.
Sejumlah pihak yang berhasil ditemui di lapangan, mengakui serta membenarkan adanya indikasi setoran melalui Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) di masing-masing kecamatan se-Kabupaten Pesisir Barat.
Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pekon Kerbang, Kecamatan Pesisir Utara, Ika, misalnya. Meski enggan menyebutkan nominal yang mesti disetorkan, tapi ia mengakui adanya, serta membenarkan upeti tersebut diserahkan melalui Apdesi masing-masing kecamatan.
“Soal setoran ADD dan DD, itu sudah menjadi rahasia umum, bukan hal baru bagi para Peratin (kepala desa) di sini, wilayah Pesisir Barat,” ujarnya.
Saat dimintai klarifikasi Ketua Apdesi Kecamatan Pesisir Utara, Mizwar, menampik tudingan tersebut dengan alasan dirinya baru dilantik pada Januari 2019.
“Saya tidak tahu menahu masalah itu, soalnya saya ini dilantik menjadi Ketua Apdesi baru bulan Januari,” ujar Mizwar melalui sambungan telepon selulernya, Jumat (25/1/2019).
Disinggung soal siapa pemegang tampuk ketua sebelumnya, Mizwar mengaku dirinya. “Ya, saya juga. Tapi enggak ada setoran itu. Memang siapa yang ngomong masalah itu,” kata dia.
Lebih lanjut, Mizwar pun mengakui telah menerima telepon dari Ketua Apdesi Pesisir Barat, menanyakan siapa yang membocorkan kepada wartawan perihal setoran itu.
“Barusan Arif (Ketua Apdesi Kabupaten Pesisir Barat) telepon saya juga, dia nanya siapa yang ngomong masalah setoran-setoran itu dengan nada kurang bersahabat,” imbuh Suwandi, aktivis Kumpar Pesisir Barat menirukan ucapan Mizwar. (Gus)
