Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen menyelesaikan berbagai konflik pertanahan dan agraria yang telah berlangsung selama bertahun-tahun di sejumlah wilayah. Penyelesaian konflik dinilai penting untuk menciptakan kepastian hukum, meningkatkan kepercayaan masyarakat dan dunia usaha, sekaligus mendukung pembangunan serta pertumbuhan ekonomi daerah.
Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dalam Rapat Koordinasi Penyelesaian dan Penanganan Reformasi Agraria di Provinsi Lampung di GSG Presisi Polda Lampung, Senin (14/9/2026).
Gubernur Mirza menyebut persoalan pertanahan di Lampung telah berlangsung puluhan tahun dan melibatkan masyarakat, perusahaan, hingga pemerintah.
Menurut Mirza, persoalan tersebut tidak bisa terus dibiarkan karena berpotensi menghambat pembangunan dan memunculkan konflik baru. Ia meminta seluruh kepala daerah hingga jajaran pemerintahan tingkat bawah ikut mengambil peran. “Saya meminta kepada para bupati, para walikota, termasuk saya, kita enggak bisa lagi biarin daerah kita itu ada apa-apa tidak dirapikan. Dengan segala konsekuensi kita harus coba merapikan,” ujarnya. (*)
