Sejak masa kampanye lalu, Arinal Djunaidi mengatakan berkomitmen memajukan Bumi Ruwa Jurai dalam bingkai ‘Lampung Berjaya’.
Narasi yang digembar gemborkan dalam setiap kesempatan itu, telah membuat lebih dari setengah penduduk Lampung terbuai dan akhirnya memilih serta menghantarkan Arinal menjadi Gubernur Lampung.
Namun apakah ikrar itu bakal dilanggar? Komitmen ‘Lampung Berjaya’ dari seorang Arinal Djunaidi saat ini masih dipertanyakan. Narasi tersebut bukan tanpa dasar, sudah terlalu banyak ‘keluh kesah’ yang dilakukan pemerintah.
Dari pengakuan defisit anggaran tapi nihil solusi potensi baru dalam menambah pundi Pendapatan Asli Daerah (PAD), alokasi dana program yang sarat ‘diboncengi’ kepentingan golongan, hingga kebijakan mendadak untuk merumahkan sejumlah honorer. Tiga peristiwa itu sangat erat kaitannya dengan sikap orang nomor satu di Provinsi Lampung, yakni Arinal Djunaidi selaku gubernur.
Peran seorang Arinal Djunaidi sebagai pihak yang seharusnya dimintai pertanggungjawaban atas sikap pemerintah terhadap isu ‘panas’ yang tengah menyeruak itu. Rasionalisasi anggaran merupakan langkah progresif dan patut dicoba, namun ada baiknya sambil berpikir jernih melakukan terobosan baru dalam menambah pundi PAD. Masyarakat lambat laun akan mulai bosan dengan kebijakan yang seolah-olah bernilai ‘penting’ padahal tidak menjawab persoalan utama sama sekali.
Jabatan politis gubernur mestinya bisa menstimulasi kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di bawah kendalinya. Karena itu, rasanya perlu duduk satu meja dengan seluruh kuasa pemegang anggaran, mencarikan solusi atas klaim defisit anggaran. Bukan hanya mengurangi alokasi untuk pos sana-sini.
Ini sekaligus bukti komitmen memajukan pembangunan Bumi Ruwa Jurai dalam bingkai ‘Lampung Berjaya’. Jangan sampai janji itu menguap begitu saja, pemerintahan Arinal Djunaidi akan dicatat sejarah sebagai ‘pendongkrak’ atau ‘pengamputasi’ belum terlambat seandainya niat ingin berbenah. (*)
