Pemerintah Provinsi Lampung terus menggeber tahapan sejumlah proyek pembangunan strategis. Namun, di balik target percepatan tersebut, Pemprov memastikan proses pengadaan tanah tetap berjalan sesuai regulasi dan tidak mengabaikan hak masyarakat.
Hal itu menjadi perhatian dalam Rapat Pembahasan dan Evaluasi Pengadaan Tanah untuk Pelaksanaan Program/Kegiatan Pembangunan di Provinsi Lampung yang dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan di Ruang Rapat Sakai Sambayan, Kantor Gubernur Lampung, Kamis (1/10/2026).
Sejumlah proyek yang dibahas dalam rapat tersebut di antaranya perluasan ruas jalan, pembangunan pusat kegiatan olahraga atau Sport Center, serta pengembangan Kawasan Industri Lampung II.
Marindo mengatakan, pembangunan memang membutuhkan percepatan. Namun, percepatan tersebut tidak boleh mengesampingkan aturan yang menjadi dasar setiap tahapan pengadaan tanah. “Kita punya semangat agar proses ini dapat terlaksana dengan baik dan tepat waktu. Butuh percepatan yang dapat kita lakukan, tapi harus tetap berada pada pondasi regulasi yang ada,” ujar Marindo. (*)
