KIPRAH.CO.ID– Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Tiyuh (DPMT) Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) menyangkal adanya perintah yang mewajibkan aparatur tiyuh mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) yang digelar pada salah satu hotel atas kerjasama dengan Lembaga Kirana Bakti Indonesia (LKBI).
Dalam penerapan teknis yang diberlakukan mengacu dari Permendes No 21 tahun 2020 tentang pembanguna desa dan pemberdayaan masyarakat desa tahun 2021, sementara Permendes No 13 tahun 2020 dinyatakan telah dicabut.
Kepala DPMT Tubaba, Sopyan Nur, mengatakan pelaksanaan Bimtek itu tanpa unsur penekanan. “Kalau ada yang menekan, siapa yang menekan harus jelas dulu? Karena PMD banyak, mulai dari kepala dinas sampai dengan tukang sapunya. Kami tidak mau berpolemik terkait hal ini, terbuka saja siapa yang menekan kalau memang itu ada penekanan?” kilah Sopyan Nur di Wisma Asri Tiyuh Tirta Makmur, Kecamatan Tulangbawang Tengah (TbT), Senin (29/3/2021).
Menurut Sopyan, pihaknya hanya sebatas konfirmasi kejelasan terkait keikutsertaan aparatur tiyuh dalam pelatihan. Karena tugas dan wewenang PMD merupakan pembinaan dan pengawasan. Sehingga tidak adanya permasalahan.
“Tapi kalau PMD ini menanyakan, siapa tiyuh yang sudah konfirmasi ikut kegiatan Bimtek itu, Iya. Karena seluruh kepala tiyuh itu di bawah pembinaan dan pengawasan kami. Apa salah kalau di WA grup itu saya menanyakan, kalau ada tiyuh yang tertekan atas dasar apa, nanti dulu lah berbicara melanggar atau tidaknya, karena yang yang berhak menyatakan kegiatan itu melanggar atau tidak, itu ada lembaga yang memang punya kompetensi. Kalau kami berarti inspektorat yang bisa menilai,” cetusnya. (Tim)
