KIPRAH.CO.ID– Menanggapi soal adanya indikasi ‘upeti’ pasca pencairan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kabupaten Pesisir Barat mengundang keprihatinan sejumlah pihak, salah satunya dari Ketua DPRD Piddinuri.
Menurut politisi PDIP itu, bila peristiwa tersebut benar adanya maka akan berdampak fatal bagi dunia pendidikan, khususnya Kabupten Pesisir Barat. Karena mestinya alokasi 20 persen dari APBD, dimanfaatkan dengan baik, sehingga pendidikan akan lebih maju dan berkembang.
“Bila ada kasus yang terjadi di luar mekanisme, itu artinya jelas menciptakan preseden buruk bagi dunia pendidikan,” ujar Ketua DPRD Pesisir Barat, Piddinuri, Minggu (7/10/2018).
Diketahui, belakangan terungkap indikasi bahwa setiap selesai melakukan pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), para kepala sekolah di Pesisir Barat seperti telah terikat ‘komitmen’ tak tertulis. Suka atau tidaknya, mereka wajib menyetorkan ‘upeti’ ke Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS).
Sekilas jumlah yang diminta nominalnya memang kecil dan bervariasi, kisaran untuk SD sederajat Rp 10.000 per siswa dan SMP Rp 12.000. Meski demikian, perlu diketahui bahwa dari angka tersebut bila di kalikan jumlah siswa penerima, maka tidak menutup kemungkinan uang yang diraup juga bernilai jutaan rupiah.
Kasuistis ini terungkap berdasarkan penuturan salah seorang bendahara SMP di Pesisir Barat. “Usai mencairkan dana BOS, kepala sekolah memberikan setoran kepada Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS ). Besarannya, per siswa SMP Rp 12.000 dan SD Rp 10.000,” kata sumber itu.
Lebih lanjut, sumber itu membeberkan bahwa pemberian setoran tersebut dibalut kata ‘komitmen’. “Kalau komitmen tidak dipenuhi, jangan harap akan bertahan lama. Artinya, hampir dipastikan diberhentikan dari jabatan kepala sekolah,” jelasnya.
Saat dilakukan upaya konfirmasi perihal pengakuan salah seorang bendahara SMPN terkait indikasi setoran dari dana BOS itu, Ketua MKKS Pesisir Barat, Sopyan, tidak dapat berkomentar banyak. “Masalah itu nanti kita obrolkan,” singkatnya. (Gus)
