Metro  

Komisi II DPRD Kota Metro Hearing Bersama 3 Dinas, Berikut Perkara yang Dikupas

KIPRAH.CO.ID– Komisi II DPRD Kota Metro menggelar hearing dengan tiga dinas, yakni Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, dan Dinas Kesehatan.

Hearing (rapat dengar pendapat) tersebut dipimpin Ketua Komisi II, Fahmi Anwar, didampingi anggota komisi lainnya di Ruang OR. Kantor DPRD Kota Metro, Rabu (3/6/2020).

Saat hearing bersama Dinas Sosial, Komisi II membahas perkara bantuan pemerintah pada warga, baik yang bersumber dari APBN maupun APBD.

Fahmi berharap bantuan bantuan tersebut benar-benar tepat sasaran, untuk warga masyarakat yang terdampak langsung akibat wabah Covid-19 (Corona Virus Deases 19).

“Komisi ll meminta kepada Dinas Sosial, agar bantuan pemerintah tersebut secepatnya bisa tersalurkan. Kenapa saya bicara seperti itu, karena kita sama-sama tahu, warga masyarakat Kota Metro yang terdampak pandemi Covid-19 ini sangat mengharapkan bantuan tersebut. Saya juga berharap bantuan tersebut bisa terealisasi secepatnya, dan diberi tanda, mana bantuan pemerimtah pusat dan mana yang berasal dari pemerintah daerah. Sehingga masyarakat bisa mengetahui dari mana bantuan tersebut berasal,” kata dia.

Selanjutnya, pada saat hearing bersama Dinas Pendidikan. Komisi II menyoroti terkait penerimaan siswa baru tahun ajaran 2020/2021 di saat pandemi Covid-19.

“Tetap jalankan proktap Gugus Tugas Covid-19, serta himbauan dari dinas terkait. Sehingga penyebaran virus ini bisa kita putus penularannya. karena jika tidak menjalankan himbauan tersebut, kita khawatirkan persoalan ini tidak ada berhentinya,” ujar Fahmi.

Sementara bersama Dinas Kesehatan, Komisi II mengupas terkait pandemi Corona Virus Deases 19 (Covid-19). Fahmi menegaskan, terkait persoaalan pembayaran insentif yang belum terbayarkan kepada tenaga medis, terutama yang berkaitan langsung.

“Kami minta Dinas Kesehatan sesegera mungkin untuk menyelesaikan masalah insentif petugas kesehatan yang belum dibayarkan. Karena kami tidak mau ada kegaduhan di dinas tersebut, apalagi anggaran tersebut memang sudah dialokasikan sebesar Rp 10 miliar,” tegas Fahmi. (*/Dik)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *