KIPRAH.CO.ID– Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) melakukan kunjungan ke kantor Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM di Jakarta, Selasa (23/10/2018).
Kunjungan yang dipimpin Bupati Agus Istiqlal tersebut dalam rangka koordinasi pembentukan Unit Kerja Kantor (UKK) Imigrasi di Pesisir Barat. Rombongan diterima Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi, Lilik Bambang Lestari didampingi beberapa pejabat tinggi imigrasi lainnya.
Di kesempatan itu, Bupati Agus Istiqlal mengutarakan bahwa Kabupaten Pesisir Barat mengharapkan percepatan terbentuknya UKK Imigrasi di Pesisir Barat.
“Sebagai salah satu langkah konkrit pemerintah dalam meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, baik warga negara lokal maupun mancanegara, sebaiknya UKK Imigrasi di Pesisir Barat segera terbentuk,” kata Bupati.
Terkait hal di atas, Lilik Bambang Lestari mengapresiasi keinginan dan langkah Pemerintah Pesisir Barat dalam hal pembentukan UKK Imigrasi. Menurutnya, secara administrasi dinilai telah memenuhi syarat yang telah ditetapkan.
Sehingga Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM akan melaksanakan survey akhir pada 31 Oktober 2018. Diharapkan apabila dari hasil survey akhir nanti seluruh kesiapan telah terpenuhi, maka akan diusahakan peresmian UKK Imigrasi di Pesisir Barat secepatnya.
Pada kesempatan yang sama Kepala dinas Komunikasi dan Informatika Pesisir Barat, Tedi Zadmiko menjelaskan keberadaan UKK Imigrasi di daerah merupakan kerjasama antara Direktorat Jenderal Imigrasi dengan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dalam menyelenggarakan pelayanan dan pengawasan keimigrasian.
Dimana sarana dan prasarana kesisteman disediakan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi, seperti aplikasi sistem penerbitan paspor RI dan aplikasi pelayanan izin tinggal.
“Sementara untuk sarana dan prasarana pendukung kesisteman semacam jaringan internet, gedung, peralatan, serta fasilitas perkantoran disediakan oleh Pemerintah Pesisir Barat,” ujar Tedi. (Gus)
