KIPRAH.CO.ID, LAMPUNG UTARA– Pelaksanaan program revitalisasi satuan pendidikan di SD Negeri 04 Kota Alam, Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara, menuai keluhan dari warga sekitar. Proyek yang seharusnya mengedepankan kualitas bangunan dan keselamatan kerja itu diduga mengabaikan penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
Berdasarkan pantauan di lokasi pembangunan, sejumlah pekerja terlihat beraktivitas tanpa dilengkapi Alat Pelindung Diri (APD) yang memadai. Beberapa di antaranya tampak tidak mengenakan helm proyek, rompi keselamatan, maupun sepatu pelindung.
Saat awak media menyambangi lokasi di sela jam istirahat pekerja pada Jumat (20/11/2026), terlihat pekerja yang berada di atap bangunan tidak menggunakan APD sama sekali. Padahal, pekerjaan dilakukan di ketinggian dengan kondisi struktur bangunan yang sedang dibongkar. Kondisi tersebut dinilai berisiko tinggi dan berpotensi melanggar ketentuan K3.
Menurut keterangan warga dan pekerja, proses pembongkaran atap sekolah telah berlangsung sejak Kamis (19/11/2026) tanpa disertai pemasangan papan nama proyek. Salah seorang warga sekitar menilai ketiadaan plang informasi serta material yang berserakan memicu anggapan negatif dari masyarakat.
“Penggunaan APD bukan sekadar formalitas, melainkan kewajiban untuk melindungi keselamatan pekerja. Mengabaikan hal ini menunjukkan lemahnya pengawasan di lapangan. Kepala sekolah sebagai penanggung jawab di lokasi juga tidak boleh menutup mata terhadap kelayakan dan keselamatan pelaksanaan proyek,” ujar warga yang enggan disebutkan namanya.
Warga turut menekankan bahwa anggaran negara yang digunakan dalam program tersebut harus dikelola secara transparan. Jika ditemukan pelanggaran standar kerja di lapangan, pihak terkait diharapkan segera melakukan pemeriksaan dan evaluasi agar pelaksanaan proyek berjalan aman serta sesuai aturan.
Awak media telah berupaya mengonfirmasi temuan tersebut kepada pihak terkait. Upaya menghubungi Kepala SDN 04 Kota Alam, Susi Miswati, melalui pesan WhatsApp pada Jumat (20/11/2026) belum membuahkan hasil karena nomor yang dihubungi sedang tidak aktif.
Hal serupa terjadi saat awak media menghubungi Kepala Bidang Pembinaan SD Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara, Opi Riansyah, pada Sabtu (21/11/2026), yang pesannya belum terkirim (centang satu).
Hingga berita ini diturunkan, awak media masih berupaya memperoleh tanggapan resmi dari pihak sekolah maupun Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara terkait keluhan warga dan penerapan standar K3 di lokasi proyek. (***)







