KIPRAH.CO.ID– Pemerintah akan bekerjasama dengan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) untuk membuat kartu nelayan berjaya di Provinsi Lampung.
Hal ini terungkap dalam Musyawarah Daerah Vll Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) di Hotel Emersia Bandar Lampung, Senin (14/10/2019).
Ketua Umum HSNI, Yusuf Solichien, mengatakan dalam Musda terdapat tiga poin penting yang dituju yakni program kerja, pemilihan sosok pemimpin, dan mengeluarkan rekomendasi. “Sebagaimana telah dijelaskan Bapak Gubernur, HSNI dan Pemerintah Provinsi Lampung akan meningkatkan pendapatan, mensejahterakan, dan meningkatkan taraf hidup nelayan,” kata dia.
Menurutnya, HSNI merupakan organisasi Nawalaba yang tidak punya power dan dana. “Yang punya power dan dana adalah pemerintah. Pemerintah sudah diamanatkan dengan konstitusi itu tertuang dalam Undang- Undang Dasar Tahun 45, kewajiban pemerintah melindungi dan mensejahterakan rakyatnya. Jadi nelayan Lampung menjadi tanggung jawab pemerintah untuk mensejahterakan dan mencerdaskan,” ungkapnya.
Selain program kerja, lanjut Yusuf, dalam Musda ke-VII itu juga akan dilakukan pemilihan sosok pemimpin HSNI Provinsi Lampung. “Pemimpin yang bisa menjadi guru, bapak, manager dan mitra kerja yang baik supaya dapat menahkodai HSNI Provinsi Lampung,” jelasnya.
Berikutnya, dari Musda diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi pada pemerintah pusat terkait kondisi nelayan di Provinsi Lampung. Mencakup kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan.
Sementara Penasehat HSNI Provinsi Lampung, Taufiq Bashari, kembali mengingatkan agar nelayan bersatu supaya negara kuat. “Saya harap nelayan semua solid, bahu membahu untuk menyelesaikan semua masalah yang ada,” tuturnya.
Lebih lanjut, Taufiq Bashari juga berjanji akan meminta kepada setiap kepala daerah di Provinsi Lampung, agar dapat memberikan perhatian penuh pada nelayan. “Karena nelayan jika diberdayakan akan berpotensi meningkatkan perekonomian daerah. Untuk itu, kiranya pemerintah dapat memperhatikan,” terangnya.
Selain itu, ia juga berjanji akan mencari para pengusaha yang bisa bekerjasama membantu pendanaan para nelayan. “Saya harap juga kepada para anggota legislatif yang membidangi perikanan dan nelayan, dapat memperjuangkan peningkatan anggaran bagi para nelayan. Kita ingin kedepan ada komunikasi antara HSNI dan pemerintah, supaya semua permasalahan dapat diselesaikan bersama-sama,” tutupnya. (Nia)
