KIPRAH.CO.ID– Di tahun sama Pemerintah Provinsi Lampung melaksanakan kegiatan serupa hanya berbeda kemasan. Selain dinilai sebagai kelemahan perencanaan, juga dianggap pemborosan anggaran dan hanya konsumtif.
Demikian diungkapkan Akademisi Universitas Lampung, Dedy Hermawan, menyikapi agenda Pekan Raya Lampung (PRL) yang hanya berbeda kemasan dengan kegiatan sebelumnya bertajuk Lampung Fair.
Karena itu, kata dia, Pemerintahan Provinsi Lampung harus segera melakukan evaluasi kegiatan yang membebani Organisasi Perangkat Daerah (OPD). “Ngapain melaksanakan kegiatan yang sama, apa rasionalisasinya,” tutur Dedy.
Lebih lanjut, ia menyayangkan adanya kegiatan serupa yang membebani anggaran pemerintah. “Seharusnya pemerintah jadi fasilitator saja, tidak perlu dibebani dengan dana kontribusi,” ungkapnya.
Menurutnya, dalam melaksanakan kegiatan yang sama pemerintah perlu melihat beberapa aspek. “Kalau ada animo masyarakat yang tinggi dan meminta untuk dilaksanakan dua kali dalam setahun, maka perlu direncanakan,” jelasnya.
Dedy menambahkan, saat masa pemerintahan sedang lesu pendapatan, mestinya anggaran diarahkan pada pembangunan yang menyentuh rakyat. “Apalagi kegiatan seperti ini tidak memberikan dampak yang signifikan, karena tidak menjadi ikon penggerak ekonomi dan hanya konsumtif. Nah ini harus segera dievaluasi betul,” sarannya.
Diketahui, Pemerintah Provinsi Lampung sedang melakukan persiapan menggelar Pekan Raya Lampung (PRL) bekerjasama dengan pihak Event Organizer PT Orizpro Indomedia yang akan berlangsung pada 3-18 Agustus mendatang. Untuk memuluskan kegiatan ini, OPD dimintai uang kontribusi sebesar Rp15 juta, sedangkan pemerintah kabupaten/kota sebesar Rp35 juta. (*)
