KIPRAH.CO.ID– Sejumlah Peratin di Kabupaten Pesisir Barat mengeluhkan lambannya pencairan Dana Desa (DD) dan Anggaran Dana Desa (ADD) Tahun 2021. Akibatnya sejumlah kegiatan fisik terkendala.
Bukan itu saja, terlambatnya pencairan DD juga menyebabkan kegiatan lain termasuk pembagian honor perangkat Pekon terganggu. Dampaknya Peratin harus mencari pinjaman hanya untuk membayar honor perangkatnya.
Menanggapi kasuistis ini Kepala Bidang (Kabid) Pemerintahan dan Kelembagaan Pekon Badan Pemerintahan Pekon Pesisir Barat, Iswandi mengatakan, pihaknya tidak pernah mempersulit pencairan DD.
“Selama administrasinya lengkap, kami segera merekomendasikan untuk segera pencairan,” kata Iswandi saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (22/6/2021).
Menurutnya, Badan Pemerintahan Pekon sangat ingin DD/ADD pencairannya serentak, sehingga seluruh kegiatan di tingkat Pekon yang bersumber dari ADD/DD dapat dilaksanakan secara tepat waktu.
Hanya saja, kata dia, untuk pencairan serentak tidaklah gampang, sebab masih ada Peratin yang terlambat melaporkan realisasi penggunaaan ADD/DD tahun sebelumnya.
Diakuinya sekitar 60 persen Pekon, laporan penggunaan keuangan DD nya telah berjalan baik. Dan sekitar 40 persen nya tergolong kurang baik atau lamban. Sehingga walaupun lebih dari 50 persen Pekon yang laporan keuangan telah selesai, pencairan selanjutnya tetap terkendala karena ada 40 persen yang telat menyerahkan laporan penggunaan DD.
“Makanya kami berharap kiranya setiap selesai menggunakan ADD/DD, Kepala Pekon (Peratin) segera melaporkan realisasinya, hal itu diperlukan untuk memudahkan pencairan ADD/ DD selanjutnya,” terang Iswandi.
Ditanya terkait adanya dugaan setoran agar memudahkan pencairan kepada salah seorang oknum di bidang yang ia pimpin? Iswandi mengatakan tidak tahu dan belum pernah mendengarnya. “Gak ada seperti itu (setoran) Dinda, semuanya berjalan sebagai mana mestinya,” ucapnya. (Gus)
