KIPRAH.CO.ID– Penyimpanan dan pengelolaan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Kementerian Agama, diharapkan dapat memberi keuntungan bagi para calon jamaah haji yang gagal berangkat.
Dengan begitu, keuntungan yang diperoleh bisa dirasakan manfaatnya oleh calon jamaah haji. Demikian disampaikan anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Apriliati, Rabu (3/6/2020).
Menurutnya, penyimpanan BPIH di bank tentu akan menghasilkan keuntungan bagi BPKH, dan selayaknya calon jamaah haji mendapatkan keuntungan itu.
“Paling tidak ada program dari BPKH ini untuk memberikan keuntungan kepada calon jamaah haji yang tertunda keberangkatan. Gak tahu bagaimana bentuknya, apakah nanti misalnya ditambah living cost-nya, atau pun misalnya ada pelayanan khusus yang lebih ketika nanti di sana (Arab Saudi), atau misalkan ditambah juga bonus untuk para jamaah haji,” ujar Apriliati.
“Kan uang kita juga yang disimpan. Persoalan nanti ketika di tahun berikutnya ada kenaikan ongkos haji, kalau ada benefit dari situ tinggal ditambahkan,” sambungnya.
Ia juga meminta kepada BPKH harus benar-benar transparan dalam pengelolaan BPIH jamaah haji. Sebab itu merupakan dana umat untuk beribadah menjalankan perintah Allah SWT.
“Kita mengharapkan karena ini urusannya dengan agama, harus benar-benar transparan. Jangan sampai ada maksud lain, atu disalahgunakan. Saya berpikir kalau kita di Lampung 7.040 calon jamaah, dikalikan dengan biayanya, cukup besar sekali angka itu,” tegasnya.
Guna mengetahui lebih jelas terkait BPIH yang disimpan oleh BPKH dan soal pembatalan ibadah haji tahun 1441 H/2020 M, kata Apriliati, Komisi V DPRD Lampung dalam waktu dekat akan mengudang dari perwakilan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung dan Biro Kesejahteraan Sosial Provinsi Lampung.
“Tetap akan kita laksanakan fungsi pengawasan, karena terus terang saja dana itu kalau dihimpun sekian juta umat cukup besar. Apa lagi rata-rata penambahan kita kemarin Rp9 juta sampai Rp10 juta, di luar Rp25 juta setoran awal,” tutupnya. (*)
