KIPRAH.CO.ID– Program Desa Terang 2018 yang digagas Koperasi Jasa Gerakan Nelayan Tani (Kopja Ganti/KJG) resmi diluncurkan Presiden Republik Indonesia, diwakili Menteri Koperasi dan UMKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga di Lapangan Desa Krawang Sari, Lampung Selatan, Sabtu (15/9/2018).
Menurut Menteri Koperasi dan UMKM, tujuan Presiden RI Joko Widodo mendukung program desa terang, merupakan keinginan untuk mengimplementasikan Kesejahteraan Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
“Program ini diiniasi dari program Presiden RI, Joko Widodo, yaitu Indonesia terang. Program ini terlaksana atas kebutuhan, karena banyak desa yang masih belum mendapatkan pasokan listrik,” ujar Menteri, usai melakukan peninjauan.
Koperasi Jasa Gerakan Nelayan Tani (Kopja Ganti/KJG) mencanangkan program Desa Terang sebanyak 2.519 desa se-Indonesia, direncanakan akan teraliri listrik menggunakan tenaga surya melalui solar home system (SHS). Sedangkan untuk di Lampung rencananya ada 113 desa.
“Bisa launching lagi di tempat-tempat lainnya. Apalagi tadi ada 113 desa yang belum terang di Lampung ini, kita harapkan koperasi dapat mendukung itu,” ungkapnya.
Lebih lanjut, menteri mengaku telah terkoordinasi dengan Kementerian BUMN. “Tentunya saya akan dorong terus agar mereka melaunching lagi di titik lainnya. Koperasi Jasa ini bisa masuk untuk berpartisipasi,” jelasnya.
Sementara Ketua Kopja Ganti, Dadang Mishal Yofthie menjelaskan program desa terang merupakan wujud kepedulian sosial untuk masyarakat desa. Saat ini terdapat 81.626 desa di Indonesia dan 2.519 desa atau 293.532 rumah diantaranya masih gelap gulita.
“Kami dari koperasi ingin bekerja secara gotong royong, ingin turut andil dalam mewujudkan Indonesia terang guna menunjang ekonomi masyarakat. Untuk itu kami ingin masyarakat desa menjadi terang benderang,” kata Dadang, pada acara peluncuran program desa terang di hadapan ribuan masyarakat Desa Krawang Sari.
Menurutnya, hal itu akan diwujudkan melalui SHS dan lampu penerangan jalan umum (LPJU) bertenaga surya, yang diproduksi di dalam negeri dengan pemusatan dana dari CSR yang bersumber dari perusahaan BUMN dan swasta. (*)
