Kemunculan pejabat bayangan, bisa jadi merupakan akibat kebijakan tempramen Tuan Penguasa. Atau malah boleh jadi arahan skenario penempatan ‘gerbong baru’.
Keberadaan pejabat bayangan sungguh menggelikan. Merongrong si empunya kursi sah. Kasak kusuk, menyelinap sana-sini. Mengambil alih semua tupoksi.
Betapa tidak menggelikan. Keputusan penempatan pejabat bayangan jelas terlalu dini. Malah bisa menguatkan adanya sederet skenario penarikan ‘gerbong baru’.
Tuan Penguasa semestinya berkaca. Karena itu bisa mencederai integritasnya. Memantik ketidak harmonisan. Melemahkan tatanan tugas dan wewenang. Sepatutnya, era baru berinovasi lebih maju, bukan justru berprinsip harus menyusupkan ‘gerbong baru’.
Tuan Penguasa seperti orang awam dalam urusan birokrasi, terlalu bernafsu dengan ‘gerbong baru’. Problemnya bisa ditarik lebih jauh dari sekedar kemunculan pejabat bayangan. Kekacauan ini memperlihatkan pula kegagalan Tuan Penguasa dalam menata dan mengontrol Sumberdaya Manusia (SDM) di birokrasi.
Kalau tidak salah, sudah menjadi rahasia umum penentuan jabatan kerap ditunggangi penguasa. Kasuistis ini seharusnya mendorong Tuan Penguasa untuk lebih bijak. Lagi pula tidak kekurangan orang yang mumpuni dan berintegritas. Tugas Penguasa hanya menemukan mereka untuk ditempatkan pada posisi yang tepat. (*)
