Pemerintah Provinsi Lampung belum memberlakukan kebijakan bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN), meski aktivitas Gunung Anak Krakatau masih fluktuatif dan abu vulkanik berdampak ke sejumlah wilayah.
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, mengatakan ASN masih bekerja sesuai jam kerja yang berlaku. Penyesuaian dapat dilakukan masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) apabila jenis pekerjaan memungkinkan dikerjakan dari rumah. “Tidak secara resmi kita deklarasikan kita WFH, karena kita masih menunggu status siaga dari BMKG, PVMBG, dan BNPB,” kata Marindo saat konferensi pers di Ruang Pusdalops BPBD Provinsi Lampung, Senin (7/9/2026).
Menurut Marindo, Pemprov Lampung masih mempertahankan aktivitas pemerintahan sambil memantau perkembangan Gunung Anak Krakatau dan kondisi kualitas udara akibat paparan abu vulkanik. Marindo menegaskan pelayanan pemerintahan dan pelayanan publik tetap berjalan. Koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota, kementerian, serta lembaga terkait juga terus dilakukan untuk mengantisipasi perkembangan situasi.
Marindo menyebut kebijakan WFH baru akan dipertimbangkan jika terjadi erupsi kembali yang berdampak parah terhadap kualitas udara dan lingkungan. Kebijakan tersebut nantinya akan mengacu pada arahan pemerintah pusat.“Kalau terjadi erupsi kembali dan ini berdampak parah terhadap kadar udara, kualitas lingkungan, nah ini akan kita pertimbangkan untuk mengikuti apa yang disampaikan oleh pemerintah pusat untuk melaksanakan work from home,” ujarnya. (*)
