KIPRAH.CO.ID– Menyikapi keluhan petani di Kabupaten Tulangbawang Barat tentang kelangkaan pupuk bersubsidi, Ketua DPD Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Provinsi Lampung, Umar Ahmad berjanji akan menindak lanjuti kepada pihak-pihak yang berwenang.
Demikian ditegaskan Umar Ahmad saat ditemui wartawan di Komplek Kota Budaya Uluan Nughik, Kabupaten Tulangbawang Barat, Jumat (22/10/2021).
“Kita HKTI di sini sebagai jembatan, dan akan segera tindaklanjuti dan mengupayakan dengan pihak-pihak yang mempunyai wewenang di bidang pupuk bersubsidi ini,” kata dia.
Sementara Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tubaba melalui Subandi Maksum mengatakan, tidak semua petani berhak mendapatkan pupuk bersubsidi.
Penerima hanya petani yang tergabung dalam kelompok tani, dan yang telah melaporkan, menyusun Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). “Petani yang tidak bergabung di kelompok tani dan tidak menyusun RDKK, tidak akan mendapatkan pupuk bersubsidi,” ungkap dia.
Menurutnya, di Kabupaten Tubaba jumlah alokasi dari pemerintah pusat tidak sepenuhnya terealisasi. Kelompok tani hanya mendapat 40 persen dari yang diajukan di RDKK. “Jatah alokasi pupuknya tidak 100 persen terpenuhi dari yang diajukan di RDKK,” ungkap dia.
Hal tersebut membuat petani yang tidak terdaftar di kelompok tani terpaksa “gigit jari”, harus lebih mengeluarkan banyak modal uang untuk menjalankan usahanya. “Kelangkaan dan tingginya harga pupuk, memang menjadi masalah yang harus diselesaikan dan menjadi tanggungjawab pemerintah,” tukasnya. (Advertorial)
