Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Provinsi Lampung meminta Pemerintah Provinsi Lampung memastikan kebijakan fiskal dalam Raperda Perubahan APBD 2026 tidak menambah beban masyarakat.
Hal itu disampaikan Ketua Fraksi PKB DPRD Lampung, Fatikhatul Khoiriyah, saat menyampaikan pandangan umum fraksi dalam Rapat Paripurna DPRD Lampung, Rabu (9/9/2026).
Menurut Khoir, APBD bukan sekadar dokumen administratif yang berisi angka pendapatan dan belanja. APBD harus menjadi instrumen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan, mengurangi kesenjangan, dan menjawab persoalan masyarakat. “APBD bukan sekadar dokumen administratif dan kumpulan angka pendapatan, belanja, serta pembiayaan. APBD adalah instrumen keberpihakan politik pemerintah kepada rakyat,” ujarnya.
Fraksi PKB mencermati adanya penurunan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sekitar Rp4,025 triliun menjadi Rp4,007 triliun. Penurunan tersebut terutama dipengaruhi berkurangnya target Pajak Daerah lebih dari Rp17 miliar. PKB menilai tekanan fiskal tidak semestinya dijawab dengan meningkatkan beban masyarakat. Pemprov Lampung justru diminta memperbaiki tata kelola, memperluas basis pajak, menutup kebocoran, dan mengoptimalkan sumber pendapatan yang belum tergarap.
Salah satu potensi yang disorot adalah Pajak Air Permukaan. PKB meminta dilakukan evaluasi menyeluruh, mulai dari pendataan ulang, validasi titik pemanfaatan, digitalisasi sistem hingga penguatan pengawasan. “Jangan sampai kita sibuk mencari sumber pendapatan baru, sementara potensi pendapatan yang sudah tersedia di depan mata justru belum tergarap secara maksimal,” kata Khoir. (*)
