KIPRAH.CO.ID– Bimtek Peningkatan Kapasitas Aparatur Tiyuh se-Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) yang digelar beberapa waktu lalu, disinyalir menjadi modus kesepakatan jahat stakeholder untuk mengeruk demi kepentingan pribadi dari Rp 91 miliar lebih Dana Desa di Tubaba yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2021.
Dugaan tersebut cukup beralasan. Pasalnya, bimtek yang di gelar di Swiss-Belhotel Bandar Lampung pada 26-28 Maret silam, masih menyisakan berbagai pertanyaaan, khususnya bagi wartawan yang tidak diperbolehkan untuk meliput kegiatan tersebut.
Aliman Oemar selaku Pemimpin redaksi CTv Sumatera, pelopor LPS penyiaran televisi lokal Lampung Swicht On Pertama di pulau Sumatera ini, menyayangkan sikap Lembaga Kirana Bakti Indonesia (LKBI) selaku Event Organizer pada Bimtek tersebut.
“Kegiatan bimtek ini kan ditujukan untuk kepentingan publik, serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sudah semestinya diketahui pula oleh publik. Apalagi, kegiatan ini menggunakan uang negara, kok di larang di liput, ada apa?, saya jadi tambah yakin dana yang dikelola mencapai 800 juta rupiah lebih, karena sesuai undangan tiap tiyuh dua orang, 93x2xRp4,5 juta,, hitung saja,” kata dia melalui sambungan telepon, Jumat (3/4/2021).
Ditambahkannya lagi, beberapa kali pihaknya mencoba menghubungi penyelenggara, tapi selalu di tolak tanpa alasan yang jelas. Sedangkan dinas terkait yakni Dinas PMT Tubaba, selaku pembina dan pengawas tiyuh, terkesan berlepas tangan, dan tidak ikut bertanggung jawab.
“Kita sudah menghubungi pihak terkait, penyelenggara dalam hal ini pihak LKBI, menolak untuk kita wawancarai. Sedangkan, Dinas PMT justru terkesan berlepas diri, dan menyerahkan sepenuhnya kepada LKBI, seperti ada yang ditutupi,” jelasnya.
Salah satu wartawan senior penyandang predikat wartawan jenjang utama di Provinsi Lampung ini menduga, bimtek tersebut menjadi modus para pemangku kepentingan untuk ikut menikmati dana desa. Sebab, jika di lihat alurnya mulai dari penganggaran, penyelenggara serta pemateri seperti memiliki keterkaitan satu sama lain.
“Realita ini makin menguatkan dugaan publik, bahwa ” Program Bimtek” ini sebuah program titipan penumpang gelap, dari oknum yang memiliki power dan pengaruh terhadap kebijakan. Sehingga, memaksakan program ini harus terlaksana, dengan segala konsekuensinya,” kata dia.
Terkait lembaga, punggawa penyiaran melalui saluran digital TVRI channal 40 frekuensi 719.25 mhz ini mengungkapkan, telah berkordinasi dengan pihak terkait di Jakarta yang menyatakan, hingga saat ini tidak ada satupun lembaga yang mendaftar di Kemendes PDTT khususnya penyelenggaraan bimtek bagi aparatur desa.
“Tidak ada satupun lembaga yang mendaftar ke Kemendes, kita sudah kordinasi dengan mereka di Jakarta sana,” ungkapnya.
Wartawan yang juga menjabat ketua Komite Nawacita Saburai Lampung ini, juga mengkritisi penyelenggara yang dinilainya kurang populis, bahkan di penelusuran web tidak ditemukan.
“Memangnya di Bumi Ruwa Jurai ini tidak ada lagi lembaga yang kredibel, sehingga harus mendatangkan lembaga dari kabupaten lain di luar provinsi, ini kan sama saja mengecilkan lembaga-lembaga di Provinsi Lampung,” kata dia.
Lebih dalam dia menegaskan, akan terus mengulas sampai tuntas berbagai kejanggalan dalam penyelenggaraan bimtek tersebut.
“Akan terus kita kawal, selaku media tentunya akan kita laporkan sebagai laporan informasi. Sedangkan secara kelembagaan, akan kita laporkan secara resmi bersama lembaga lembaga lain di provinsi yang kita cintai ini,” pungkasnya. (Tim)
