KIPRAH.CO.ID— Bersama seluruh stakeholder termasuk para ulama, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi meyakini kesejukan sebelum dan pasca Pemilu 2024 dapat terwujud.
Hal ini disampaikan saat menghadiri acara Musyawarah Kerja Daerah (MUKERDA) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Lampung di Hotel Golden Tulip Springhill, Sabtu (28/10/2023).
“Karena saya yakin kehadiran MUI dapat berkontribusi untuk pembangunan bangsa dan negara, ikut memecahkan berbagai permasalahan yang bukan hanya dihadapi oleh umat, tetapi oleh masyarakat dan bangsa Indonesia seutuhnya,” ujar Gubernur.
Memasuki tahun politik menjelang Pemilu 2024, kerap muncul politik identitas berbasis agama yang digunakan dalam kampanye politik yang berpotensi akan menciptakan jurang pemisah antar kelompok umat beragama di Indonesia.
Belajar dari pengalaman Pemilu serentak 2019, tidak menutup kemungkinan bahwa isu-isu itu akan kembali muncul dalam Pemilu tahun 2024 mendatang. Peristiwa yang lalu memiliki kesempatan besar untuk terus digaungkan oleh kelompok radikal demi keuntungan pribadi.
Begitu pula oleh golongan-golongan yang memang pada dasarnya menginginkan perpecahan antara kaum mayoritas dan kaum minoritas di Indonesia.
Menghilangkan praktek politik identitas akan menjadi salah satu pekerjaan rumah penting bagi Indonesia menjelang Pemilu 2024 mendatang. Hal ini menjadi penting, terlebih karena berhubungan erat dengan kesetaraan hak, persatuan dan kesatuan masyarakat, serta prinsip-prinsip demokrasi.
Apalagi, masalah SARA merupakan hal yang sensitif untuk dijadikan alat kampanye. Tidak hanya itu, masyarakat juga dihadapkan dengan munculnya komunitas Islam yang intoleran, eksklusif juga kelompok Islam yang liberal dan permisif.
“Atas berbagai kondisi yang saya kemukakan, saya yakin Majelis Ulama Indonesia dapat memahami konteks kehidupan yang sedang kita jalani dewasa ini. Saya yakin pula bahwa MUI sebagai mitra pemerintah, mampu menjaga keutuhan bangsa,” kata Gubernur. (*)
