KIPRAH.CO.ID– Sejumlah anggota fraksi DPRD mendesak agar bupati menon jobkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tulangbawang Barat, karena dianggap telah bersikap arogan saat rapat dengar pendapat (hearing) bersama Komisi II DPRD.
“Kepada yang terhormat Bupati Tulangbawang Barat, kami seluruh fraksi DPRD Tubaba keberatan dan memprotes keras sikap arogansi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tubaba saat melakukan rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPRD Tubaba,” kata juru bicara fraksi, Yantoni kepada pimpinan rapat paripurna DPRD Kabupaten Tulangbawang Barat, Rabu (1/9/2021).
Menurut dia, saat hearing dengan Komisi II, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tubaba dengan gagah mengatakan lebih tahu aturan karena lulusan IPDN (Institut Pemerintahan Dalam Negeri). “Bahkan ia dengan bangganya menepuk dada dan menepuk meja,” tukas Yantoni.
Lebih lanjut, Yantoni mengingatkan terkait UU No 5 Tahun 2014 tentang ASN yang menjelaskan kode etik ASN. “Maka dengan ini kami meminta agar Bupati Umar Ahmad menon jobkan Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Tubaba,” tegasnya.
Di akhir nota protes tersebut, Yantoni juga membacakan bahwa seluruh fraksi telah menandatangani nota tersebut. Ia pun menyebutkannya satu persatu, yakni Fraksi NasDem, Demokrat, Gerindra, Hanura, PAN, PKB dan Perindo.
Saat meninggalkan ruang sidang paripurna Wakil Bupati Tulangbawang Barat, Fauzi Hasan diminta tanggapannya oleh beberapa awak media terhadap nota protes yang disampaikan perwakilan fraksi tersebut. “Kami akan pelajari terlebih dahulu, dan akan kami laporkan ke Bapak Bupati,” ujar Fauzi Hasan. (Heri/*)
