KIPRAH.CO.ID– Politik identitas seakan jadi momok menakutkan. Apalagi dalam momentum Pilkada 2020 mendatang. Sebab dapat memicu konflik horizontal di tengah masyarakat.
Ini ditegaskan Kordiv Hubungan Antar Lembaga (Hubal) Bawaslu Pesisir Barat, Heri Kiswanto usai mengikuti rapat koordinasi penyusunan Indeks Kerawanan Pilkada 2020 (IKP) pada Senin 2 Desember 2019 di Kantor Bawaslu Lampung.
Heri Kiswanto berharap momentum Pilkada di Pesisir Barat 2020 nanti tak ada pihak-pihak yang memainkan politik identitas. Karena itu, ia mengajak masyarakat untuk memerangi kejahatan politik uang yang membudaya di tengah-tengah masyarakat.
“Kita antisipasi. Jangan sampai ada yang menggunakan politik identitas, politik uang yang sifatnya menanamkan kebencian, memunculkan black campaign,” ungkapnya.
Menurutnya, hal itu bisa memunculkan perselisihan, permusuhan hingga pertikaian antara pihak-pihak pendukung. “Ujung-ujungnya mengurangi kepercayaan masyarakat kepada para calon nantinya. Kemudian bisa memunculkan fanatisme, yang bisa mengakibatkan pada hal negatif dalam perkembangan demokrasi,” jelasnya.
Keamanan dan kondusifitas Bumi Para Sai Batin dan Para Ulama harus dijaga dan jadi prioritas setiap warga masyarakat. Termasuk para calon yang ikut berkompetisi.
“Masyarakat harus diberi pendidikan politik. Bersama stakeholder masyarakat, partai politik, unsur ormas daerah, ormas agama harus kompak, bersama-sama melawan politik identitas dan politik uang,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Heri menegaskan bahwa Bawaslu Pesisir Barat menyambut baik dan berharap seluruh elemen dapat menjaga kondusifitas Pilkada 2020 agar tercapainya estafet kepemimpinan hasil pilkada sesuai dengan harapan masyarakat secara keseluruhan.
“Terkait isu sara. Itu seringkali dimasukkan dalam politik atau kampanye. Makanya kami akan membangun kerja sama dengan beberapa stakeholder, MUI, FKUB, Ormas, OKP dan semua unsur yang ada dalam hal pencegahan,” tutup Heri, Koordinator Divisi Pengawasan, Humas dan Hubal Bawaslu Pesisir Barat. (HK)
