KIPRAH.CO.ID– Alokasi belanja jasa kebersihan tahun 2023 mencapai Rp 600 juta, namun kondisi gedung Sekretariat DPRD Kabupaten Tulangbawang Barat tampak kumuh ditumbuhi lumut dan rumput.
Berdasarkan hasil pantauan awak media, kondisi itu tampak dipandang mata saat ingin memasuki pintu utama, atap kaca memerah ditumbuhi lumut.
Berikutnya pada salah satu ruangan tampak tak terurus, menjadi sarang burung dan kotoran bercecer dimana-mana sehingga menimbulkan aroma tidak sedap. Pada bagian belakang, tepatnya di anak tangga telah tumbuh subur rumput liar.
Pejabat Pelaksana Kegiatan (PPK) Belanja Jasa Kebersihan Sekretariat DPRD Kabupaten Tulangbawang Barat, Eliana mengklaim penyedia jasa telah sesuai standar. “Pihak penyedia kita lihat memenuhi standar, seperti perlengkapan dan pekerja mereka diberi BPJS Ketenaga. Kerjaan ada semua lengkap,” kata dia.
Terkait belanja jasa kebersihan yang dilakukan swakelola? Eliana mengaku “memberdayakan” tenaga kerja suka rela (honor suka rela) Sekretariat DPRD sebanyak 27 orang.
“Untuk OB (Ofise Boy) disini yang kita ambil dari anak honorer, karenakan tidak bisa honorer lagi sekarang, makanya kita jadikan mereka menjadi OB. Bertugas membersihkan di ruangan komisi dan para kabag (kepala bagian), termasuk rumah dinas ketua dewan. Gajinya melalui rekening masing-masing,” ujar Eliana.
Sebelumnya diberitakan, sejumlah anggota DPRD Kabupaten Tulangbawang Barat kompak bungkam menyikapi “ugal-ugalan” belanja jasa kebersihan. Sepertinya ada unsur kesengajaan tutup mata.
Yang pasti, saat awak media meminta tanggapan terkait hal itu, sejumlah wakil rakyat di gedung tersebut justru menyorongkan beragam alasan. Mulai dari takut kesalahan hingga tidak menanggapi sama sekali.
Anggota Komisi I DPRD Tubaba, Yantoni, misalnya. Ia enggan untuk mengomentari hal itu, alasan takut kesalahan dengan pimpinan. “Soal itu langsung aja ke pimpinan. Saya takut kesalahan,” jawabnya singkat.
Alasan lainnya disampaikan anggota Komisi III DPRD Tubaba, Kadarsah. Ia enggan mengomentari karena menurutnya, itu bukan ranah komisinya. “Itu bukan ranah komisi 3, tapi itu ranahnya komisi I,” kata dia.
Sementara Wakil Ketua II DPRD Tubaba, S. Joko Kuncori dan Wakil Ketua I, Busroni. Meski telah dilakukan upaya konfirmasi oleh awak media, keduanya kompak bungkam.
Diketahui, belanja jasa kebersihan di Sekretariat DPRD Kabupaten Tulangbawang Barat “ugal-ugalan”, sebagian diduga fiktif. Mirisnya, Sekretaris DPRD Rudiyansyah justru mengaku tidak tahu menahu.
Diantaranya, alokasi belanja jasa kebersihan di tahun 2023 mencapai Rp 600 juta, namun sebagian diduga fiktif. Dari hasil pantauan ke gedung DPRD Kabupaten Tulangbawang Barat selama beberapa hari lalu, tidak satupun ditemui petugas kebersihan.
“Saya tidak tahu menahu terkait persoalan itu. Karena saya sakit dari bulan dua (Februari). Tulis-tulis aja bila kalian berani,” tukas Rudiyansyah, Rabu (7/6/2023).
Adapun belanja jasa kebersihan DPRD Tubaba dengan metode e-purchasing terdapat dua kegiatan. Yakni belanja jasa tenaga kebersihan gedung dan halaman dengan pagu sebesar Rp 380 juta, kemudian terdapat juga alokasi anggaran swakelola untuk petugas kebersihan dengan pagu Rp 290 juta. (Tim)
