KIPRAH.CO.ID– Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mengungkap adanya kekurangan volume atas 14 paket, pekerjaan lapis perkerasan jalan aspal dan beton, serta lapis pondasi pada Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Lampung sebesar Rp2,96 miliar.
Hal ini terungkap dalam sidang paripurna istimewa DPRD Provinsi Lampung dengan agenda Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Provinsi Lampung tahun 2021, Kamis (12/05/2022).
Menyikapi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI ini Kepala Dinas BMBK Lampung, Febrizal Levi Sukmana menegaskan bahwa tak ada gading yang tak retak. “Cuma Allah yang maha sempurna. Asalkan gading tersebut tidak pecah,” tuturnya saat dikonfirmasi, Kamis (12/05/2022) malam.
Kiyai Levi–sapaan akrab– Febrizal Levi Sukmana memastikan temuan BPK RI tersebut sudah ditindaklanjuti semua. “Silahkan dicek di BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah),” tegasnya.
Selain di BMBK Lampung, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) menemukan juga permasalahan diantaranya, penganggaran pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan, tidak berdasarkan perkiraan yang terukur secara rasional dan dapat dicapai.
Kemudian, pengelolaan pendapatan pada UPTD laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan tidak sesuai ketentuan.
“Ketiga belanja pemeliharaan kendaraan tahun 2021 pada sekretariat daerah sebesar Rp7,12 juta dan sekretariat DPRD sebesar Rp57, 11 juta tidak sesuai ketentuan,” ungkap perwakilan BPK RI perwakilan Provinsi Lampung, Novian Herodwijanto.
Berikutnya, kegiatan konstruksi gedung perawatan bedah terpadu dan pembangunan gedung perawatan Neurologi RSUDAM Provinsi Lampung dilaksanakan tidak sesuai spesifikasi sebesar Rp2,92 miliar dan kurang volume sebesar Rp73,38 juta. Lalu, terakhir piutang Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Muluk sebesar Rp6,18 miliar belum dipulihkan. (Rep)
