Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan menegaskan pentingnya penguatan Forum Penataan Ruang (FPR) untuk menyinkronkan kebijakan lintas sektor sekaligus mempercepat investasi yang sesuai aturan tata ruang.
Penegasan itu disampaikan Marindo saat memimpin Rapat Koordinasi Tim FPR Provinsi Lampung di Ruang Pepadun, Kantor Gubernur Lampung, Jumat (9/10/2026).
Marindo yang juga menjabat Ketua FPR Lampung menyebut koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) menjadi kunci untuk mengurai persoalan perizinan dan mengidentifikasi wilayah yang berpotensi dikembangkan sebagai kawasan investasi.
“Forum Penataan Ruang ini lintas sektor. Karena itu, kita perlu memperkuat koordinasi agar dapat mengetahui persoalan perizinan serta wilayah mana yang memungkinkan untuk pengembangan investasi,” ujarnya.
Menurutnya, penguatan FPR harus diikuti pemutakhiran regulasi, pembaruan informasi kondisi lapangan, serta koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota. Langkah ini dinilai penting agar kebijakan tata ruang tidak tertinggal dari dinamika pembangunan daerah.
Forum tersebut melibatkan sejumlah OPD yang memiliki kewenangan terkait perizinan, kelautan dan perikanan, pertanian, energi, lingkungan hidup, hingga perencanaan pembangunan. Sinergi antarsektor diperlukan agar pemanfaatan ruang tidak berjalan sendiri-sendiri dan tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku. (*)
