Ketika Rakyat Semakin Pragmatis dalam Demokrasi, Siapa Bertanggung Jawab?

KIPRAH.CO.ID– Usai pilgub Lampung beberapa waktu lalu, kini Lampung sedang dalam kondisi darurat politik uang. Hal ini menjadi sebuah persoalan serius sebab dapat merusak proses demokrasi di Indonesia khususnya di Provinsi Lampung.

Jika hal ini terus dibiarkan, tanpa ada sanksi tegas pembatan pasangan calon dari Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang dipimpin oleh Bawaslu, tentu dapat menghancurkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kondisi ini pun mendapat perhatian khusus dari mahasiswa yang prihatin dengan demokrasi di Lampung, dengan mudah dirusak oleh korporasi. Dani Mustafa, salah satunya, Sekjen Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Lampung ini, menilai politik uang adalah era baru dalam dunia penjajahan. Kejahatannya sama dengan menyuap hakim dan merusak tatanan demokrasi.

“Ini sangat berbahaya, sebab yang berkompetisi pada akhirnya bukan si calon pemimpin melainkan korporasi yang menyokong dibelakang. Dalam mengantisipasi praktik politik uang jika kita berharap dengan adanya pencerdasan massa maka kita butuh waktu yg sangat lama dan melelahkan,” katanya, Selasa (3/7/2018).

Sementara itu mahasiswa Lampung lain, Agung Nugroho pun turut perihatin. Kejadian politik uang di Lampung ini merusak cita-cita luhur berdemokrasi. Sehingga memilih pemimpin tidak berdasar pada kepntingan umum yang sustainable, tapi hanya sekedar momentum 5 tahunan yg dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan saat itu juga lewat tabur-tabur duit yang jumlahnya sangat rendah dibanding dengan masa depan provinsi lampung kedepan.

“Situasi ini harus dikawal dan penekanan massa dibutuhkan untuk mendesak Bawaslu segera menindak segala bentuk pelanggaran pemilu terutama money politik,” kata Sekum Pengurus cabang Kesatuan Mahasiswa Hindu Darma Indonesia (KMHDI) Bandarlampung.

Sementara mahasiswa lainya seperti Ricky Satriawan menilai, money politik bukan sekali terjadi di Lampung,namun hampir selalu terjadi di pemilukada. Namun tahun ini merupakan money politik terparah, sebab pembeli suara rakyat tidak lagi bersembunyi, namun secara terang-terang dan dilakukan secara TSM.

“Ketika rakyat semakin pragmatis dalam demokrasi yang liberal ini siapa bertanggung jawab? Tidak lain adalah Partai Politik, karena parpol bertanggung jawab memberikan pendidikan politik dan pencerdasan massa,” kata Pengurus Eksekutif Wilayah Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EW LMND) Lampung ini.

Dalam Pilkada Lampung, keterlibatan korporasi semakin besar dalam momentum pilgub. Sehingga Demokrasi di tanah lada ini semakin cacat, karena banyak kepentingan korporasi yang diselipkan dalam proses penentuan calon pemimpin.

“Selain meminimalisir intervensi korporasi dalam setiap momentum demokrasi juga penting untuk benahi konstruksi budaya masyarakat yang kadung pragmatis dan apatis dalam memandang setiap pesta demokrasi,” kata dia.

Sementara, Ichsan Siregar Kabid Hukum dan Politik Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Bandar Lampung menilai, Panwaslu dan Bawaslu masih lambat dalam menangani segala praktek money politik yang terjadi selama Pilgub Lampung, karena apa yang telah terjadi sangat mengecewakan. Selain itu, dalam jangka waktu yang panjang akan berimbas pada ekonomi masyarakat akibat kebijakan pengembalian modal kampanye yang didapat oleh paslon yang diusung korporasi.

“Harus ada penekanan proses hukum dan gerakan massif untuk mengawal proses pemilu dan aduan beragam kecurangan dalam Pilgub Lampung 2018,” kata dia. (*)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.