KIPRAH.CO.ID– Ketua Komisi ll DPRD Kabupaten Tulangbawang Barat, Provinsi Lampung akan bertindaktegas melakukan pengawasan menyikapi masalah bantuan sosial PKH yang dikeluhkan warga Tiyuh-Desa Kartarahaja, Kecamatan Tulangbawang Udik (TBU) yang diduga carut-marut.
Ketua Komisi ll DPDR Tubaba, Sudirwan mengatakan program bantuan sosial PKH tersebut digagas oleh kepemerintahan presiden Republik Indonesia (RI) Ir Joko Widodo, bertujuan untuk percepatan menurunkan angka kemiskinan masyarakat.
“Kita akan telusuri masalah 70 masyarakat penerima bantuan sosial PKH sejak tahun 2020 kok tidak lagi menerima ada apa. Jangan main-main dengan data, karena itu haknya masyarakat yang sebelumnya mereka setiap triwulan mendapatkannya,” ujar Sudirwan, Minggu (2/10/2022).
Lebih lanjut, Sudirwan menegaskan pihaknya akan melakukan koordinasi melalui lintas komisi terkait pelemik bantuan sosial itu untuk diperjuangkan agar dapat kembali dirasakan masyarat.
“Sudah menjadi kewajiban kami sebagai wakil rakyat, yang di pilih oleh rakyat, untuk memperjuangkan nasib masyarakat kami yang dizolimi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab,” tuturnya.
Selain itu, ia juga mengaku telah mendapatkan informasi adanya masyarakat di tiyuh lainnya juga mengalami nasib yang sama. “Kita juga mendapatkan informasi bukan Tiyuh Kartarahaja saja yang bermasalah, ini tidak bisa dibiarkan. Kita akan melanyangkan surat pemanggilan kepada Kadis Sosial. Selain program PKH ada program Mantra mantan Bupati Tubaba Umar Ahmad, serta bantuan lainnya akan kita telusuri semua,” bebernya.
Politisi Hanura itu, mengimbau agar bantuan sosial tidak dijadikan alat politik oleh oknum. “Saya berharap jangan sampai semua bantuan dari pemerintah daerah ataupun pusat dijadikan alat politik, mengingat setiap bantuan yang diterima kemasyarakat itu sumber dananya dari uang rakyat itu sendiri,” tegasnya.
Dia juga berharap kepada Aparat Penegak Hukum (APH) dan pihak lainya agar dapat mengawal semua program bantuan sosial, supaya dapat berjalan tepat sasaran, tidak di salah gunakan oleh oknum tidak bertanggung jawab.
“Saya selaku ketua komisi ll kecewa, kami berharap kepada semua pihak mari kita kawal kenapa dana sosial ini selalu bermasalah. Jika ini ada temuan mereka bermain maka akan kita tindak tegas sesuai dengan aturan hukum yang berlaku,” pungkasnya.
Hingga berita ini diterbitkan Kepala Dinas Sosial Tubaba Somad belum berhasil dikomfirmasi terkait masalah tersebut. Saat awak media berupaya menghubunginya melalui sambungan telpon selulernya dalam keadaan tidak aktif. (*)
