KIPRAH.CO.ID– Pihak Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Lampung tampak tertutup pada publik, terkait rencana kegiatan pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana fasilitas pokok dan fungsional pelabuhan perikanan PPP Lempasing yang di biayai APBD 2019.
Sikap tertutup tersebut setidaknya dibuktikan, meski awak media beberapa kali menyambangi instansi yang dipimpin Makmur Hidayat itu, Senin (1/7/2019), namun tidak membuahkan hasil. Baik kepala dinas, sekretaris, maupun bidang terkait, kompak tutup mulut.
Salah satu staf DKP menyarankan, jika ingin bertemu kepala dinas harus terlebih dahulu membuat janji melalui Kasubag Umum, Edison.
Saat di konfirmasi pihak DKP Provinsi Lampung melalui Kasubag Umum, Edison tidak bisa menanggapi. “Saya tidak bisa menanggapi, masalah tentang apa yang akan kalian pertanyakan, ini saya buatkan surat janjian ketemu Kadis (Kepala Dinas). Karena dia sekarang posisi lagi ngikuti acara gubernur di Gedung Pusiban,” kata Edison, Senin (1/7/2019).
Proses selanjutnya, sambung dia, terserah Kadis apakah akan ditanggapi secara langsung atau di arahkan pada sekretaris. “Itu tergantung keputusan Pak Kadis nanti,” singkatnya.
Diketahui, pembiayaan proyek tersebut bersumber dari dana APBD provinsi dengan pagu anggaran sebesar Rp 4.078.125.000,00,-dengan nilai HPS Paket Rp 4.077.732.193,44,-.
Berdasarkan keterangan dari website LPSE Lampung dengan Kode Tender 8474121. Untuk kode RUP nama paket sumber dana 21560239 Tanggal Pembuatan 14 Mei 2019.
Keterangan lain dalam website LPSE saat ini proyek itu dalam tahap tender. Kategori pekerjaan konstruksi sistem pengadaan tender-Pascakualifikasi Satu File-Harga Terendah Sistem Gugur Tahun Anggaran APBD 2019 Nilai pagu paket Rp4.078.125.000,00 nilai HPS paket Rp4.077.732.193,44. Untuk jenis kontrak dilakukan dengan cara pembayaran lumsum. Sedangkan lokasi pekerjaan dipusatkan di PPP Lempasing-Bandar Lampung (Kota). (*/Rep)
