Lampung Disambangi Rombongan Anggota DPRD DIY

Bandarlampung (KR): Rombongan anggota DPRD Daerah Istimewa Yoyakarta (DIY) mengunjungi Provinsi Lampung. Selain ingin bersilaturahmi, mereka ingin melihat lebih dekat keberadaan masyarakat transmigran, sekaligus memperlajari sejarahnya yang berawal dari Desa Bagelan, Kecamatan Gedongtataan, Kabupaten Pesawaran.

“Kedatangan kami ke Lampung ingin bersilaturahmi. Juga bila melihat data di provinsi kami, orang Jogja di Lampung cukup banyak. Sejarah transmigrasi juga diawali dari Lampung,” ujar Ketua Rombongan DPRD DIY, Nur Sasmito di Ruang Sungkai, Gedung Balai Keratun, lingkungan kantor gubernur Lampung, Rabu (10/1/2018).

Selain itu, sambung dia, pihaknya juga ingin melihat keadaan di lapangan terhadap warga Yoyakarta yang bertempat tinggal di Lampung. “Kami ingin mengakrabkan, mendekatkan dan tentu kita juga ingin tahu kabar dari warga kami di sini. Sehingga kita bisa saling mengisi kekurangan dan saling bisa melipatgandakan potensi. Baik dari Jogja maupun Lampung. Semoga orang jawa maupun Jogja bisa membaur, dan tetap rendah hati,” ungkapnya.

Sementara Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung, Lukman mengatakan, usai acara seremoni di Gedung Balai Keratun, rombongan anggota DPRD DIY langsung menuju Museum Nasional Ketransmigrasian yang berada di Desa Bagelan, Kecamatan Gedongtataan, Kabupaten Pesawaran.

Dalam sejarah, transmigrasi di Indonesia pertama kali dimulai pada Tahun 1905, yang dikenal dengan program kolonisasi, dengan penempatan pertama sejumlah 155 KK transmigran yang berasal dari daerah Kedu Jawa Tengah ke Desa Bagelen Kecamatan Gedong Tataan.

“Museum itu merupakan lambang bahwa Lampung merupakan transmigrasi pertama di Indonesia, dan meseum itu juga menjadikan Lampung menjadi salah satu daerah sebagai cikal bakal ketransmigrasian di Indonesia,” kata Lukman.

Lukman menyebutkan Provinsi Lampung sendiri, tidak lagi menerima transmigrasi. Bahkan, sejak tahun 2007 Provinsi Lampung sudah melaksanakan program pengiriman transmigran ke Pulau Kalimantan dan Sulawesi.

“Lahan kita sudah habis untuk menerima transmigrasi, sehingga kita sudah programkan dan sudah pula menerima pendaftaran dari berbagai kabupaten untuk masuk ke program tersebut. Sekarang sudah lebih kurang 50 Kepala Keluarga (KK) yang telah dikirimkan,” imbuh Lukman. (rep)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.