Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung tercatat memiliki kewajiban Dana Bagi Hasil (DBH) kepada pemerintah kabupaten/kota yang nilainya mencapai Rp549,02 miliar per 31 Desember 2025.
Angka tersebut tercantum dalam dokumen Rincian Utang Dana Bagi Hasil kepada Kabupaten/Kota per 31 Desember 2025, Lampiran 9, yang merinci saldo DBH dan pajak rokok kepada 15 kabupaten/kota di Lampung. Total saldo yang tercatat mencapai Rp549.021.634.347.
Komponen terbesar berasal dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebesar Rp467.904.092.167, kemudian Pajak Rokok Rp75.723.521.041, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Rp1.304.075.265, serta Pajak Air Permukaan (PAP) Rp4.089.945.874. Dari 15 kabupaten/kota, Kota Bandar Lampung tercatat memiliki saldo DBH terbesar, yakni Rp98.927.346.965.
Selanjutnya Lampung Tengah Rp62.313.104.862, Lampung Selatan Rp56.277.154.003, Lampung Timur Rp54.898.948.072, Lampung Utara Rp33.186.245.967, Tanggamus Rp30.216.800.309, Pringsewu Rp28.778.658.727, dan Pesawaran Rp27.580.278.882.
Sementara saldo terkecil tercatat di Pesisir Barat sebesar Rp16.649.161.310, Mesuji Rp18.864.340.163, serta Tulang Bawang Barat Rp21.835.481.184. Di tengah sorotan mengenai besarnya kewajiban DBH tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung memberikan klarifikasi terkait kondisi fiskal dan penyaluran dana dari pemerintah pusat.
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Dr. Ir. H. Marindo Kurniawan, S.T., M.M. mengatakan, Pemprov Lampung termasuk daerah yang mendapatkan penyaluran DBH dari pemerintah pusat. Namun, Lampung tidak memperoleh tambahan Dana Alokasi Umum (DAU). Menurut Marindo, berdasarkan perhitungan pemerintah pusat, alokasi DAU yang diterima Pemprov Lampung dinilai telah mencukupi. “Alhamdulillah Pemerintah Provinsi Lampung menjadi bagian dari daerah provinsi dan kabupaten/kota yang mendapatkan alokasi penyaluran dana bagi hasil,” kata Marindo, Kamis (13/8/2026) lalu. (*)
