Pemprov Lampung Jelaskan Perkara Data BDT pada Pengunjuk Rasa SPRI

KIPRAHRAKYAT.COM– Pemerintah Provinsi Lampung diwakili Kepala Dinas Sosial Sumarju Saeni menerima perwakilan pengunjuk rasa yang tergabung dalam Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI), Kamis (8/3/2018).

Demonstran yang terdiri dari para ibu itu, sebelumnya menggelar aksi di Gedung Palayanan Terpadu Kota Bandar Lampung. Mereka menuntut adanya keterbukaan pemerintah dalam mendata Basis Data Terpadu (BDT), terkait penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan non Tunai Beras Sejahtera (Rastra) dari Kementerian Sosial.

Sumarju Saeni mengucapkan terimakasih atas kepedulian SPRI terhadap program-program dari pusat, terutama Kementerian Sosial. “Ini sangat kami hargai, guna melakukan penyempurnaan untuk program yang akan datang,” ujarnya.

Terkait data miskin, kata Sumarju, telah disebutkan dalam UU No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Dalam Pasal 8-11 disebutkan, masyarakat yang merasa miskin bisa mengusulkan ke kepala desa atau kelurahan. “Selanjutnya dari kelurahan naik ke kecamatan sehingga akan menjadi Surat Keputusan Bupati. Setelah itu, disampaikan ke tingkat provinsi dan akan disampaikan ke Menteri Sosial. “Dan yang memiliki kewenangan tentang masalah data adalah Badan Pusat Statistik (BPS),” ungkapnya.

Setelah, lanjut dia, data yang diperoleh dari BPS akan dilakukan verifikasi dan validasi. Dalam UU No 13, Mensos juga menyebutkan ada 14 kriteria terkait masyarakat miskin. “Dari hal tersebutlah, lahirlah Keputusan Menteri Sosial. Dan ketika telah ditetapkan, maka akan masuk ke dalam data BDT, terutama terkait dengan penerima bantuan Program PKH dan Rastra,” jelas Sumarju.

 

Ia menguraikan, BDT tersebut tidak serta merta bertambah, karena hal itu berdasarkan tahun anggaran. Paling cepat dilakukan di APBN Perubahan pada Oktober sampai November 2018. “Terimakasih karena masalah BDT ini telah disampaikan. Tolong sampaikan data ini ke kepala desa untuk dimasukkan sebagai data awal terkait masalah data miskin. Dan kami akan mengkoordinasikan ke kepala desa dan lurah yang kurang paham terkait hal ini,” tutupnya. (*)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.