Bandarlampung (KR): Sesuai dengan nawacita yang digagas Presiden RI Joko Widodo, yakni membangun dari pinggiran dan pedesaan. Maka Pemerintah Provinsi Lampung bersinergi untuk menggiatkan program-program padat karya guna menggerakan perekonomian desa.
Demikian disampaikan Gubernur Lampung, M.Ridho Ficardo saat membuka Rakerda II Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (DPD-APDESI) Provinsi Lampung di Gedung Bagas Raya, Bandarlampung, Selasa (30/1/2018) siang.
DPD-APDESI adalah organisasi profesi yang dibentuk, dalam rangka mengatur penyelenggaraan pemerintahaan umum secara bertahap, khususnya dalam bidang penyelenggaraan tata kelola pemerintah desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pelaksanaan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa.
Dalam kegiatan tersebut, Gubernur Ridho mengucapkan terimakasih kepada seluruh kepala desa yang telah bekerja keras mensejahterakan masyarakat, serta mengharumkan nama Provinsi Lampung. “Dua tahun berturut-turut Provinsi Lampung meraih juara nasional sebagai desa terbaik. Ini tentu tidak terlepas dari hasil kerja keras bapak-ibu semua. Semoga tahun ini dapat kita raih kembali,” ujar Ridho.
Tidak hanya sebagai desa terbaik nasional, sambung gubernur, penghargaan juga diraih oleh Provinsi Lampung atas Program Gerbang Desa Saburai, dimana program tersebut membidik desa-desa tertinggal agar menjadi lebih mandiri.
“Ini suatu kebanggaan untuk saya, karena ini adalah indikasi keberhasilan dari kita semua. Program Gerbang Desa Saburai mendapat penghargaan nasional, karena berhasil mengentaskan desa tertinggal di Provinsi Lampung yang tadinya berjumlah 380 desa, kini hanya berjumlah 117,” ungkapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Ridho juga memaparkan program pembangunan strategis Provinsi Lampung yang selama ini menjadi fokus pembangunan di Lampung. Yakni program basis ketahanan pangan nasional, pengembangan kawasan industri, dan kawasan pariwisata.
Kemudian, ia juga mengingat akan pentingnya sektor pertanian. Ridho berpesan untuk menjaga dan mendata saluran irigasi dan pengairan yang perlu diperbaiki, agar dapat segera dilakukan penanganan. “Tolong bapak ibu data saluran irigasi atau pengairan yang perlu diperbaiki. Jika itu kewenangan provinsi, akan langsung kita perbaiki. Jika itu kewenangan kabupaten, kita tanya dulu bupatinya sanggup perbaiki atau tidak, kalau tidak silahkan mundur saja, biar kita ambil alih,” tegas Ridho.
Sementara Ketua APDESI, Suhardi menyatakan bahwa berdirinya APDESI adalah untuk mengangkat harkat martabat kepala desa bersama perangkatnya. Namun disisi lain, APDESI juga memiliki kewajiban untuk mendukung program-program pembangunan, termasuk pembangunan yang saat ini giat dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Lampung.
“Pak Gubernur sebagai Dewan Pembina APDESI Lampung adalah bapak kita, kita patut mendukung program-program pembangunan yang diusung oleh beliau. Kita sebagai anak-anaknya harus patuh, jika melawan akan durhaka. Tentu kita tidak ingin menjadi anak yang durhaka,” tuturnya. (rep)
