Apdesi Melawan, Pertanda “Matinya” Fungsi Pengawasan DPRD

Oleh: Agustiawan

Berawal dari pernyataan Ketua DPRD Pesisir Barat Piddinuri di beberapa media online beberapa waktu lalu yang mendorong agar kepolisian, kejaksaan dan BPK RI Lampung mengambil langkah tegas terhadap Peratin (Kepala Desa) yang disinyalir menyalahgunakan Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD). Ribuan anggota perangkat desa (pekon) turun kejalan menggelar aksi damai di halaman kantor DPRD, Senin (11/2/2019).

Informasi yang dihimpun menyebutkan, aksi damai dilakukan agar wakil rakyat memperbaiki kinerjanya. Selain itu, aksi damai digelar agar BPK RI Lampung turun ke Pesisir Barat untuk mengaudit penggunaan beberapa kegiatan DPRD.

Lalu apakah aksi damai yang digelar ribuan perangkat pekon itu akan memecahkan persoalan. Atau aksi damai akan menjadi sebuah tanda enggannya para Peratin dikritisi oleh wakil rakyat yang memang tugasnya melakukan pengawasan.

Ada baiknya sebelum melakukan “perlawanan” para Peratin yang tergabung dalam wadah Apdesi (Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia) terhadap DPRD, intropeksi diri.

Sebab sekali lagi salah satu tugas dan fungsi anggota legislatif adalah melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran yang bersumber dari uang negara.

Atau, justru ini satu pertanda “matinya” salah satu fungsi DPRD. Lalu siapa yang diuntungkan terhadap aksi damai itu? entahlanlah yang jelas Pesisir Barat akan mengalami malu. Sebab dunia luar melihat dan menilai betapa Negeri Sai Batin dan Para Ulama julukan Pesisir Barat tidak pernah damai. (*)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.