ASN Harus Netral dalam Pemilukada Serentak 2018
Bandarlampung (KR): Aparatur Sipil Negara (ASN) harus netral dalam Pemilukada serentak pada Juni 2018 mendatang. Penegasan ini disampaikan Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung, Syafrudin saat upacara bulanan, Rabu (17/1/2018) pagi.
Tahun 2018, sambungnya, Provinsi Lampung akan mengadakan Pilkada serentak yakni Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Utara, dan Tanggamus.
“Untuk itu, ASN harus netral. Ini dipertegas dengan Undang-Undang No. O5 Tahun 2014 tentang ASN. PNS yang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik akan dijatuhi hukuman berupa diberhentikan dengan tidak hormat. Selain itu, dalam PP No. 53/2010 tentang Disiplin PNS, juga menegaskan bahwa PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon kepala daerah atau wakil kepala daerah,” ujar Syafruddin.
Ia menguraikan, sebagai hajat daerah tentu saja semua elemen masyarakat akan terlibat dan ikut bertanggungjawab terhadap kelancaran dan kesuksesan proses demokrasi dalam kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. “Guna mensukseskan Pemilukada tersebut, tentunya diperlukan upaya dan kerja keras semua pihak,” ungkapnya.
Selain netralitas tersebut, dalam pesan Gubernur Ridho, juga diharapkan Fokorpimda dapat melakukan tugas pokok dan fungsinya, untuk mensukseskan agenda Pemilukada sebagaimana tekad dari Pemerintah Provinsi Lampung yakni membawa daerah dan masyarakat menuju Lampung yang Maju dan Sejahtera.
“Sejauh ini prioritas pembangunan yang dilakukan Pemprov Lampung antara lain bidang infrastruktur, pertanian, industri dan pariwisata, pelayanan publik bidang pendidikan dan kesehatan, serta reformasi birokrasi. Tentunya, prioritas pembangunan tersebut akan terus dilaksanakan dalam upaya menjadikan Lampung sebagai daerah yang maju dan sejahtera,” jelas Syafruddin.
Adanya keterbatasan-keterbatasan yang ada, lanjut dia, terutama kapasitas fiskal yang sangat terbatas, membuat Pemerintah Provinsi Lampung terus berupaya untuk mendapatkan program-program nasional dan bersinergi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk mencapai tujuan bersama. “Mari kita sama-sama melakukan pengawasan, supaya pelaksanaan pilkada ini berjalan lancar, aman, tertib, dan kondusifitas masyarakat bagus,” serunya. (rep)