Bawaslu Pesisir Barat Soroti Tahapan Pendistribusian Logistik Minim Sosialisasi

KIPRAH.CO.ID– Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat menyoroti pendistribusian logistik yang dinilai minim sosialisasi kepada stakeholder, karena sejauh ini KPU belum pernah melakukan rapat koordinasi (rakor) dengan pihak lembaga yang berkaitan.

Hal ini diungkapkan Kordiv Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Pesisir Barat, Heri Kiswanto, Jumat (8/2/2019). Ia menguraikan, berdasarkan PKPU No 15 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Sesuai Dengan Regulasi Yang Ada Maka Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Telah Melakukan Tahapan Pendistribusian logistik kotak suara, bilik suara, tinta, stiker, segel, sampul surat suara, ATK. Pada 1 Februari 2019 KPU RI kembali melakukan pendistribusian logistik berupa surat suara.

Menurutnya, surat suara langsung di kirim dari percetakan PT Aksara Grafika Pratama yang berada di kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta, tapi sangat disayangkan karena dalam pantauan Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat, surat suara yang sampai pada 1 Febuari 2019 lalu, tidak ada pengawalan langsung dari pihak keamanan.

“Seharusnya surat suara ini dikawal langsung oleh pihak kepolisian hingga ketempat tujuan (KPU Pesisir Barat, red) tapi kenyataannya minim pengawalan,” terang Heri Kiswanto.

Seperti diketahui bersama bahwa hajat besar yang akan dilaksanakn pada 17 April 2019 mendatang, terdapat lima surat suara yakni Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPD, DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten.

Untuk memudahkan dalam membedakan surat suara tersebut, KPU RI memberikan warna abu-abu untuk surat suara presiden dan wakil presiden, warna merah untuk DPD RI, warna kuning DPR RI, warna biru untuk DPRD provinsi, dan warna hijau untuk DPRD kabupaten/kota.

“Ini harus disosialisasikan oleh KPU, agar SKPD bisa mensosialisasikan ke jajaranya hingga ke masyarakat, bahwa tidak semua surat suara memiliki foto calon yang akan di pilih. Dengan begitu masyarakat tidak salah dalam memilih pada 17 April nanti, karena merasa tidak ada foto calon yang mereka inginkan,” terang pria yang kerap mengenakan kacamata itu. (*)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.