Pejabat instansi pemerintahan lazimnya memanfaatkan kritik untuk memperbaiki kinerja. Namun sikap pucuk pimpinan di Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Lampung melenceng dari semangat dasar itu ketika menyikapi konfirmasi wartawan terhadap perkara data penggunaan anggaran 2019 yang tak kunjung diberikan pada pihak Komisi IV DPRD Lampung.
Ironis karena data penggunaan anggaran negara tersebut, mestinya juga berhak untuk diketahui masyarakat secara luas. Seorang wartawan menjadi contoh konkrit objek perkara, saat mengkonfirmasi keterlambatan penyerahan data yang diminta Komisi IV DPRD Lampung pada pihak Dinas BMBK.
Respon pucuk pimpinan Dinas BMBK sungguh ajaib. Meski dipastikan upaya konfirmasi itu telah mendarat ke nomor ponsel pribadi mereka lewat pesan aplikasi WhatsApp, namun seolah tak ingin kehabisan akal, mereka menggunakan jurus ‘diam’ tapi membuka. Dikira baca koran kali ya!.
Bahkan demi menghindari pertanyaan yang dianggap tabu, dua pimpinan Dinas BMBK memblokir nomor wartawan. Sikap demikian bukan prinsip keterbukaan informasi yang sejatinya dipegang teguh pejabat manapun.
Cara aneh menghadapi masukan ini menunjukkan pucuk pimpinan Dinas BMBK Provinsi Lampung tidak memahami undang-undang keterbukaan informasi publik. Mereka tidak menempatkan masukkan sebagai bagian terpenting dalam penggunaan anggaran negara. Puncuk pimpinan Dinas BMBK seperti menjalankan cara kerja primitif. (*)
