KIPRAH.CO.ID– Aksi saling lapor lembaga DPRD dan Asosiasi Pemerintahan Desa (Apdesi) Kabupaten Pesisir Barat, turut menuai reaksi dari Pengamat Hukum, Rahman Kholid.
Ia menilai sikap Apdesi justru terkesan lucu, saat dua anggotanya (Peratin, red) tidak dilantik bupati, diam tak bergeming. Saat pihak lembaga berwenang (DPRD, red) melakukan fungsi pengawasan, justru bereaksi keras.
“Mereka (Apdesi, red) seolah kebakaran jenggot. Memang hak pengawasan melekat dan merupakan fungsi DPRD,” ujar Advokat Putra Pesisir Barat itu.
Lebih lanjut, menurut Rahman justru semakin aneh dan menggelikan apa yang dilakukan Apdesi dengan melaporkan lembaga DPRD ke BPK.
Seharusnya, kata dia, Apdesi mendukung langkah pihak DPRD dalam melakukan pengawasan, sehingga semangat pengelolaan Dana Desa (DD) yang bersih, tertib dan jauh dari korupsi dapat terwujud. Apdesi jangan sok jadi tameng,” tegas Rahman.
Lebih lanjut, Rahman mengungkapkan ketika ketua DPRD Pesisir Barat langsung melayangkan surat ke Badan Pemeriksa Keuangan RI perwakilan Lampung, ini juga perlu menjadi perhatian komisi I selaku alat kelengkapan lembaga legislatif.
“Artinya komisi I yang membidangi pemerintahan belum maksimal melaksanakan tupoksinya. Anggota DPRD tidak boleh hanya diam saja, manut dengan eksekutif seperti saat ini,” tukasnya.
Sebelumnya, lembaga DPRD dan Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Pesisir Barat, saling lapor ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Lampung.
Pihak DPRD Pesisir Barat melayangkan surat permohonan ke BPK, untuk mengaudit penggunaan Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD), sebab diduga terdapat penyimpangan yang melibatkan oknum dalam Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Pesisir Barat.
Apdesi Pesisir Barat juga melaporkan lembaga DPRD ke BPK. Laporan ini terkait transparansi dalam penggunaan anggaran Bimtek (Bimbingan Teknologi) dan studi banding sejak 2016-2018.
“Kami meminta BPK RI Lampung mengaudit penggunaan anggaran Bimtek dan study banding yang digunakan DPRD Pesibar. Disinyalir pengunaanya kurang transparan,” ujar Arief Mufti, Ketua Apdesi Pesibar melalui sambungan teleponnya, Minggu (3/2/2019).
Menurutnya, laporan yang dilakukan Apdesi adalah sebagai bentuk rasa peduli kepada para wakil rakyat. “Tujuannya, ke depan anggaran yang telah dipakai para legislatif itu lebih transparan, bila perlu diumumkan kepada publik,” kata Arif. (red)
