KIPRAH.CO.ID– Ketua K3PP terus menyoroti carut marut anggaran kerjasama yang terjadi di Dinas Kominfo Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung dengan awak media, sampai hari ini belum menemukan titik penyelesaian persoalan.
Ketua K3PP Tubaba, Ahmad Basri mengatakan dana setiap tahun yang di anggarkan melalui APBD tidaklah sedikit, mencapai angka miliaran rupiah. “Untuk tahun 2021 anggaran kominfo mencapai Rp 8,6 miliar. Tahun anggaran 2022 Rp 6,5 miliar. Dan di tahun 2023 dianggarkan Rp 4 miliar. Ini menunjukan bahwa adanya grafik penurunan anggaran yang setiap tahunnya menurun,” ujarnya, Rabu (21/12/2022).
“Setiap tahunnya jumlah awak media meningkat. Seharusnya ini menjadi catatan, bahwa setidaknya anggaran kominfo, harus sudah diangka 8 milyar keatas, bukan semakin menurun. Jika setiap tahunnya anggaran menurun, maka yang terjadi adalah ketidak harmonisan keributan dengan para awak media. Tidak mampu mengakomendasi tingkat pertumbuhan awak media yang semakin meningkat,” tuturnya.
Dia mengemukakan Demo para awak media beberapa bulan lalu, dan sampai melaporkan Kominfo kepada pihak APH. Memberikan satu pemahaman, bahwa didalam tubuh Kominfo, ada yang tidak beres, dalam tata pengelolalan keuangan dengan para awak media. Ini menjadi satu catatan hitam bahwa kinerja Kominfo tidak profesional dengan para awak media.
“Tentu kinerja Kominfo yang tidak profesional dengan para awak media. Sering kali terjadi kekisruhan keributan, perlu mendapatkan perhatian khusus dari PJ Bupati Dzaidirina. Setidaknya menjadi bahan evaluatif PJ Bupati kedepannya. Sebab kekisruhan dengan para awak media telah mencoreng wajah birokrasi pemerintahan itu sendiri,” ungkapnya.
Lanjut Ahmad Basri Evaluatif itu penting dalam tubuh kominfo, setidak menunjukan adanya semangat profesionalisme tugas – tugas Kominfo kedepannya. Oleh karena itu sebagai ketua K3PP Tubaba menilai bahwa PJ Bupati Dzaidirina harus mengambil langkah – langkah evaluatif strategis. Setidak adanya perubahan didalam tubuh Kominfo secepatnya.
“Evaluatif strategis secepatnya didalam tubuh Kominfo adalah jawabannya. Kekisruhan tata pengelolaan keuangan dengan para awak media, hinggga sampai melaporkan ke pihak APH, menunjukan bahwa, ketua Kominfo saat ini, memang tidak mampu lagi dipertahankan untuk mengembang amanah dan tanggung jawab. Harus ada darah segar yang baru dalam tubuh Kominfo,” tukasnya. (*)
