Bandarlampung (KR): Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung, Indra Krisna mengatakan pihaknya menargetkan Lampung menjadi pelopor Bank Wakaf pertama di Sumatera. Hal ini diungkapkan usai beraudiensi dengan Pjs. Gubernur Lampung Didik Suprayitno, Selasa (27/2/2018) sore.
Dengan menjadi pelopor Bank Wakaf, kata dia, maka program tersebut akan dimulai dari lingkungan pesantren. “Pesantren yang dijadikan pilot project adalah Pesantren Miftahul Ulum dan Pesantren Al- Hikmah di Kabupaten Pesawaran,” ujar Indra Krisna.
Indra menjelaskan, Bank Wakaf didirikan bertujuan untuk mempermudah akses keuangan masyarakat di tingkat bawah, sehingga dapat memberikan pinjaman pada masyarakat berpenghasilan rendah yang berada di pelosok daerah.
Menurutnya, langkah tersebut merupakan salah satu upaya OJK menurunkan tingkat ketimpangan ekonomi dan kemiskinan, melalui penyediaan akses keuangan dan pemberian pendampingan usaha bagi masyarakat dan usaha mikro kecil dan menengah.
Ia menguraikan, tidak semua pesantren akan mendapatkan pendirian Bank Wakaf. Pasalnya, terdapat beberapa prosedur penilaian yang harus dipenuhi. “Pesantren tersebut harus sudah memiliki aktifitas keuangan. Selain itu, pesantren juga harus komit untuk membantu masyarakat di lingkungannya, sehingga tidak hanya ada unsur pembiayaan namun juga pemberdayaan masyarakat sekitar,” ujarnya.
Terkait dengan sumber pendanaan Bank Wakaf sendiri berasal dari Lembaga Amil Zakat Skala Nasional (Laznas) dengan nilai lebih dari Rp4 miliar. Nantinya, Bank Wakaf akan memberi pembiayaan kepada masyarakat di tingkat mikro namun tanpa bunga. “Bank Wakaf bukan seperti bank umum. Mereka memberikan pembiayaan kepada masyarakat dengan nol persen bunga atau tanpa bagi hasil. Yang ada hanya biaya adminstrasi sebesar 3 persen,” jelas Indra.
Pjs. Gubernur Lampung, Didik Suprayitno mendukung upaya OJK dalam meningkatkan dan membangun perekonomian Lampung. Ia meminta agar percepatan akses keuangan daerah terus ditingkatkan dengan membangun sinergi dan koordinasi yang baik antara OJK, Pemprov Lampung dan stakeholder terkait. “Terus tingkatkan sinergi dan koordinasi yang baik, terutama kegiatan yang menyangkut penyediaan modal dan kredit bagi pengusaha kecil dan menegah,” ujar Didik. (rep)
